Usulkan Impor Beras, Ketua Perpadi Dinilai Kementan Aneh
Bulir-bulir padi yang sudah mulai terlihat di hamparan sawah milik petani
KOMPAS.com - Direktur Serealia (sereal atau biji-bijian), Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Sugiharto dengan tegas membantah pandangan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso tentang impor beras.
Bambang tidak setuju dengan Sutarto yang mengusulkan impor beras di tahun 2019 sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan beras nasional.
“Pandangan ini keliru karena melihat kondisi surplus 2,85 juta ton dan stok beras Bulog saat ini 2,4 juta ton, berarti beras cukup aman hingga Agustus 2019," tegas Bambang di Jakarta dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Minggu (28/10/2018).
Data itu pun, lanjut Bambang, belum termasuk tambahan panen raya yang akan terjadi pada akhir Januari hingga April 2019.
“Dengan panen raya padi dimulai pada akhir Januari 2019, dipastikan stok beras sangat aman hingga akhir 2019. Jadi tidak perlu impor,” sambung dia.
Baca juga: BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran
Karena itu, Bambang menduga Ketua Umum Perpadi sebagai pedagang beras yang masuk dalam lingkaran mafia impor beras. Kelompok ini pastinya menginginkan keuntungan besar dalam kurun waktu yang cepat yakni melalui impor, sehingga terus melemahkan kinerja pangan saat ini.
“Pak Sutarto kan dulu pernah jadi Dirjen Tanaman Pangan dan Kepala Bulog, pasti pernah mengalami perjuangan mewujudkan swasembada beras. Mohon tepo seliro jangan dikit-dikit anjurkan impor beras,” tegas Bambang.
Bambang menambahkan Perpadi pun seharusnya tidak berada dalam posisi penganjur impor. Ini sebab, Perpadi memiliki jaringan dan bisa menghimpun data stok beras dari anggotanya, sehingga tahu berapa stok beras di penggilingan.
Lebih lanjut Bambang menyarankan agar estimasi surplus beras hitungan baru Badan Pusat Statistik (BPS) perlu disandingan dengan hitungan stok beras di Perpadi plus di pedagang, Bulog dan juga ditambah estimasi di masyarakat.
Baca juga: Jangan Sampai Data Baru BPS Jadi Alasan Impor Pangan 2019
“Apa iya cuma surplus 2,85 juta ton. Ya sebaiknya berhati hati jangan sampai masuk dalam pusaran mafia beras,” tutur Bambang.
“Jadi jika ada yang bilang awal 2019 perlu impor lagi, menurut saya sih statemen itu perlu dipertanyakan justifikasi, motifnya impor untuk apa?,” tandasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Perpadi Sutarto Alimoeso menilai, angka surplus beras 2,8 juta ton berdasarkan perhitungan baru BPS melalui metode Kerangka Sampling Area (KSA) hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2018.
Untuk itu, dia mengusulkan impor beras pada awal 2019 sebagai langkah antisipasi mengingat stok beras di lapangan menurun akibat masa panen sudah berakhir. Bahkan sebagian daerah mengalami kekeringan.
