Harian Kompas
Kompas TV
Kompas.com
Kompasiana.com
Kompaskarier.com
Gramedia.com
Otomania.com
Juara.net
MASUK
KILAS KEMENTERIAN
Kemenkumham
Ditjen GTK Kemdikbud
Kemendes
Kementan
Kemhan
DJPU Kemenhub
Kemensos
More
Kementerian Investasi/BKPM
Ditjen Penyediaan Perumahan
Kemendag
Dit. Sarana TJ Hubdat
Kemenko PMK
Ditjen SDA Kementerian PUPR
kemnaker
kemenkominfo
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Kementerian Luar Negeri
Kementerian PPN/Bappenas
Ditjen Cipta Karya
Kemenhub
Ditjen EBTKE
Kemdikbud
Ristek/Brin
Kemenko Perekonomian
Kementerian ATR/BPN
KEMENTERIAN PUPR
FMB9
Kementerian PPN/Bappenas
Headline
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan
Menurut Menteri Sofyan, banjir Jabodetabek-Punjur disebabkan banyaknya developer yang tidak patuh terhadap standar pembangunan.
Rabu, 27 Januari 2021 - 17:45 WIB
Headline
Pulihkan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Labuan Bajo Terus Lakukan Pembangunan
Meski termasuk dalam daerah tingkat risiko sedang, Suharso berpesan agar pembangunan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kamis, 23 Juli 2020 - 12:47 WIB
Kementerian PPN/Bappenas
"Roadmap" SDGs Menuju 2030, Peta Jalan untuk Kemajuan Indonesia
Dokumen peta jalan SDGs menjadi salah satu rujukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah hingga 2030
Kamis, 31 Oktober 2019 - 20:23 WIB
Kementerian PPN/Bappenas
Konferensi SGDs 2019 Fokus pada Ekosistem Laut, Berikut Pembahasannya
Pembahasan Konferensi SGDs 2019 kali ini berfokus pada ekosistem laut.
Rabu, 23 Oktober 2019 - 18:04 WIB
Terpopuler
1
Sempat Tolak Rp 200.000 Usai Kembalikan Dompet Hotman Paris, Petugas Kebersihan Ini Akhirnya Dapat Uang Segepok
2
Ganjar Tolak Israel Main di Piala Dunia U-20 di Indonesia, Begini Alasannya
3
MAKI Akan Laporkan PPATK ke Polisi soal Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun
4
Jajal Jet Tempur F-16, KSAL Muhammad Ali: Saya Biasa di Laut, di Udara Ternyata Sulit Sekali
5
Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI