Pulihkan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Labuan Bajo Terus Lakukan Pembangunan

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Kamis, 23 Juli 2020
Pulihkan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Labuan Bajo Terus Lakukan Pembangunan DOK. Humas Kementerian PPNGubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, saat menyambut kedatangan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Bandara Komodo, Kamis (16/7/2020).

KOMPAS.comLabuan Bajo merupakan salah satu sasaran major projects dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, sekaligus destinasi pariwisata prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, Laboan Bajo berusaha untuk terus melakukan pembangunan pada berbagai sektor.

Adapun, yang saat ini sedang berjalan adalah pembangunan Puncak Waringin dan Creative Hub Labuan Bajo. Keduanya digadang sebagai pusat cendera mata dan perputaran kegiatan ekonomi kreatif.

Kemudian mulai Rabu (1/7/2020), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo juga sudah dibuka kembali dengan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Suharso Monoarfa pun melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Labuan Bajo, Kamis-Senin (16-20 Juli 2020).

Kunker itu ia lakukan untuk memastikan kesiapan upaya pemulihan ekonomi dan sosial di Labuan Bajo, 

Baca juga: Pariwisata Labuan Bajo Akan Dibuka Kembali, Ikuti Protokol Kesehatan

Suharso ingin memastikan kemudahan akses wisatawan dengan meninjau pelebaran ruas Jalan Soekarno Hatta bawah sepanjang 10,05 kilometer (km), dan Soekarno Hatta atas sepanjang 9,97 km, serta kemajuan pengembangan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo.

“Tujuan pengembangannya agar bandara mampu bmenampung target 4 juta penumpang dan mengangkut 3.500 ton kargo di 2024,” kata Suharso, dalam keterangan tertulis.

Ia melanjutkan, bandara itu juga diharapkan mampu memperluas konektivitas, serta merealisasikan Nawacita 7 tentang realisasi ekonomi mandiri dengan mengaktifkan sektor ekonomi domestik strategis.

Kemudian, Suharso juga mengunjungi Tana Mori yang dibidik menjadi lokasi pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023.

“Selain di Tana Mori, saya melihat peluang di Wae Cicu. Kalau mau disiapkan untuk G-20, mungkin persiapannya bisa lebih cepat. Kami sedang menyiapkan rancangan terintegrasi untuk satu kesatuan di Pulau Flores,” sambung dia.

Baca juga: Wisata Flores, Senja di Pantai Borong dan Nangalanang Manggarai Timur

Adapun rancangan terintegrasi yang dimaksud Suharso adalah membuat Labuan Bajo dan Pulau Flores menjadi destinasi yang mengutamakan pengalaman wisata berkualitas (quality tourism) serta berkelanjutan.

“Kekayaan kita akan komodo itu tidak hanya untuk Labuan Bajo, tetapi juga untuk Pulau Flores dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu, kami susun master plan pariwisata secara terintegrasi,” kata Suharso.

Di tengah pembukaan kembali wisata Labuan bajo, ia berpesan agar fasilitas kesehatan harus tetap siaga, meski NTT tergolong dalam daerah tingkat risiko sedang.

“NTT tidak boleh lengah dan harus tetap menyiapkan segala kebutuhan penanganan Covid-19,” kata Suharso.

Baca juga: Wisata Saat Pandemi, Bakal Banyak Potensi Wisata Lokal yang Terekspos

Menteri PPN kemudian mengunjungi kantor pos, puskesmas dan rumah sakit, serta perlelangan ikan di Kampung Ujung untuk membahas potensi meningkatnya permintaan ikan dan pentingnya menjadikan Labuan Bajo sebagai produsen ikan lokal berkualitas.

Itu karena Bappenas juga mengampu hampir semua sektor termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,

“Kami ke kantor pos untuk mendengarkan proses penyerahan bantuan sosial dan mendatangi puskesmas serta rumah sakit untuk melihat persiapan menghadapi pandemi ini,” kata Suharso.

Pada kunjungan tersebut, Kementerian PPN atau Bappenas, menyalurkan bantuan alat pelindung diri kepada tenaga kesehatan di seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, RS Siloam Labuan Bajo, dan RSUD Komodo Labuan Bajo.

Terkait program bantuan sosial, Suharso mengatakan bahwa masih memerlukan pemutakhiran data yang baik.

Baca juga: NIK dari Disdukcapil Bakal Jadi Acuan Sinkronisasi Data Bansos dan BLT Dana Desa

“Dari 514 kabupaten dan kota, baru 113 yang melakukan pemutakhiran data. Itu menjadi pekerjaan rumah kita semua. Di Bappenas, kami hitung tingkat akurasinya memang masih rendah. Oleh karena itu, ke depannya akan kami perbaiki,” kata Suharso.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorAnggara Wikan Prasetya
Terkini Lainnya
Pulihkan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Labuan Bajo Terus Lakukan Pembangunan
Pulihkan Ekonomi dan Reformasi Sosial, Labuan Bajo Terus Lakukan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
"Roadmap" SDGs Menuju 2030, Peta Jalan untuk Kemajuan Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas
Konferensi SGDs 2019 Fokus pada Ekosistem Laut, Berikut Pembahasannya
Konferensi SGDs 2019 Fokus pada Ekosistem Laut, Berikut Pembahasannya
Kementerian PPN/Bappenas