KOMPAS.com - Dengan tinggal lima tahun menuju tenggat 2030, laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) menunjukkan hanya sepertiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs) yang mengalami progres.
Berdasarkan SDG Report 2025 yang dirilis PBB, dari 17 tujuan SDGs yang diluncurkan pada 2015, hanya 18 persen yang dinilai berada di jalur tepat. Mayoritas target bergerak sangat lambat, bahkan beberapa menunjukkan tren penurunan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres menyatakan, laporan tahunan SDGs kali ini menunjukkan dunia sedang menghadapi darurat pembangunan.
"Namun, laporan ini lebih dari sekadar potret keadaan hari ini. Laporan ini juga merupakan kompas yang menunjuk jalan menuju kemajuan," ujarnya melansir un.org, Senin (14/6/2025).
Guterres menekankan, SDGs masih dapat dicapai apabila semua negara bertindak dengan persatuan dan kemauan politik yang kuat.
Baca juga: Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Adapun buruknya capaian global terkait SDGs tidak terlepas dari dampak geopolitik, tekanan ekonomi pasca pandemi, dan krisis iklim.
Laporan tersebut menunjukkan hanya 35 persen target yang mengalami progres moderat, hampir setengah bergerak sangat lambat, dan 18 persen bahkan mengalami kemunduran.
Di tengah pesimisme global tersebut, Indonesia justru mencatat progres yang solid. Laporan Voluntary National Review (VNR) menunjukkan, Indonesia berhasil mencapai 62 persen target SDGs. Dari 244 indikator yang dievaluasi, sebanyak 152 indikator atau 62 persen telah tercapai. Capaian tersebut bukan sekadar angka, tetapi menjadi bukti komitmen politik, penguatan regulasi, dan keberhasilan integrasi agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan nasional.
Dalam konferensi utama Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas), Leonardo AA Teguh Sambodo, menyampaikan bahwa capaian Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam pelaksanaan SDGs secara global.
Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengarusutamakan indikator SDGs dalam rencana pembangunan. Teguh menjelaskan bahwa hanya 18 persen target global yang on track berdasarkan data agregat PBB 2025. Di tingkat Asia-Pasifik, capaian serupa berada pada kisaran 17–18 persen.
“Indonesia sendiri telah mencapai 62 persen dari 152 indikator SDGs yang dapat diukur. Angka ini meningkat 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 61,4 persen,” jelasnya melansir Kompas.com, Rabu (19/11/2025).
Selain itu, sebanyak 33 indikator atau 14 persen menunjukkan tren membaik dan berpotensi tercapai.
Namun, 59 indikator atau 24 persen masih memerlukan perhatian khusus untuk kembali ke jalur tepat. Adapun 40 indikator belum memiliki data capaian 2024 sehingga memerlukan penguatan penyediaan data.
Baca juga: Belanja Militer Global Melonjak, PBB Ingatkan Ancamannya pada SDGs
Teguh menyebut capaian SDGs Indonesia didorong oleh tiga pilar utama, yakni penurunan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan penguatan sektor kesehatan.
Sejumlah faktor berkontribusi pada capaian positif Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.
Pertama, pemerintah memiliki payung hukum bagi kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam program mereka.
Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 111 Tahun 2022.
Indonesia juga memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025–2030, yang memuat peta jalan SDGs dengan fokus pada inovasi pangan, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berkelanjutan, dan penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Kedua, pengintegrasian SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN).
Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas memastikan integrasi target SDGs dalam RPJMN 2025–2029 dan mendorong sinergi multipihak agar pencapaian berlangsung inklusif, terukur, dan berkelanjutan.
Ketiga, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menggandeng perguruan tinggi, perusahaan swasta dan BUMN, lembaga filantropi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Salah satu wujudnya adalah pembentukan Indonesia SDGs Center Network (ISCN), wadah kolaborasi SDGs Center di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.
Dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2025, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan, Indonesia siap untuk bekerja sama dan memimpin pencapaian SDGs dunia.
“Indonesia percaya kerja sama global yang erat adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan besar dunia, mulai dari perubahan iklim dan kesenjangan sosial, hingga ketahanan pangan,” katanya melansir bappenas.go.id, Selasa (22/7/2025).
Baca juga: Bappenas: Pendekatan Risiko Jadi Kunci Adaptasi Kebijakan Pembangunan
Dengan capaian Indonesia yang kontras tajam dengan laju global, posisi Indonesia dapat menjadi model kepemimpinan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional maupun global.