Dorong Percepatan SDGs, Bappenas Tinjau Pelaksanaan Program MBG di 3 Daerah

KOMPAS.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) bersama Badan Gizi Nasional ( BGN) melaksanakan rangkaian kunjungan ke tiga daerah untuk memperkuat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kunjungan tersebut dilakukan ke Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng); Belitung, Kepulauan Bangka Belitung (Babel); dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), pada Desember 2025.

Selama kunjungan, Bappenas mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah (pemda), meninjau kondisi di lapangan, serta menyelaraskan kontribusi MBG terhadap percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals ( SDGs).

Baca juga: Di SPPG Trowulan, MBG Jadi Jembatan Ekonomi bagi Warga Sekitar

Dalam agenda tersebut, Bappenas juga melakukan audiensi dengan pemda, diskusi lintas sektor, dan peninjauan ke sejumlah Satuan Penyelenggara Program Gizi ( SPPG).

Langkah itu dilakukan untuk menilai kesiapan infrastruktur, rantai pasok pangan, tata kelola pelaksanaan, serta kualitas layanan gizi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan MBG Tahun Anggaran 2025.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menegaskan, MBG merupakan program strategis yang berdampak langsung terhadap beberapa tujuan SDGs.

Baca juga: Capaian SDGs Indonesia Tembus 62 Persen, Jauh di Atas Rata-rata Global

Menurutnya, MBG memberikan dampak pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

“ Program MBG bukan hanya intervensi gizi, tetapi juga penggerak perekonomian daerah. Dalam jangka panjang, anak-anak akan tumbuh lebih sehat dan lebih siap bersaing,” ujar Pungkas dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, MBG membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan. Pelaksanaannya membutuhkan peran usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, nelayan, dan koperasi.

“Tidak ada UMKM yang dikecualikan. Semua memiliki peluang untuk terlibat dan berkembang,” tegas Pungkas.

Baca juga: UMKM Sulit Dapat Akses Pembiayaan? OJK Ungkap Alasannya

Hasil kunjungan ke tiga kabupaten

Dalam kunjungan ke Kabupaten Wonosobo, Bappenas meninjau tiga lokasi SPPG yang berada di Desa Wonosari, serta Kecamatan Selomerto dan Kalikajar.

Di lokasi tersebut, Bappenas menemukan bahwa koordinasi lintas dinas serta pemenuhan pasokan pangan strategis, seperti sayur, telur, dan susu, masih perlu diperkuat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo juga menyoroti perlunya integrasi data penerima manfaat dan pengawasan dapur, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi tenaga dapur dan relawan.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Buka Opsi Turis bisa Naik Balon Udara

Di Kabupaten Belitung, hasil peninjauan Bappenas menunjukkan bahwa dua SPPG telah beroperasi dengan standar sanitasi yang baik, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.

Namun, tantangan masih muncul terkait kenaikan harga pangan, keterbatasan pasokan susu, serta dibutuhkan kejelasan mengenai peran satuan tugas (satgas) dan mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah.

Dalam kunjungan tersebut, tim Bappenas juga berdiskusi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs dengan implementasi MBG.

Baca juga: BGN Klaim Program MBG Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7-8 Persen

Sementara itu, di Kabupaten Kotawaringin Barat, program MBG telah menjangkau enam kecamatan, tetapi kesiapan infrastruktur masih sangat terbatas.

Rencananya, akan dibentuk 37 SPPG di wilayah tersebut. Namun, hingga kini baru tiga unit yang beroperasi dan sisanya belum ada yang memasuki tahap konstruksi. 

Dari sisi pemda, Pemkab Kotawaringin Barat menyoroti pentingnya percepatan pembangunan dapur, penguatan pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta mitigasi gejolak harga pangan agar tidak mengganggu stabilitas program.

Baca juga: Harga Pangan Merangkak Naik Jelang Nataru, Mentan Bakal Operasi Pasar

Dorongan konsolidasi daerah

Menutup rangkaian kunjungan, Pungkas menekankan urgensi konsolidasi menyeluruh di tingkat daerah untuk menyukseskan MBG.

Pasalnya, program MBG merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kekuatan koordinasi pemda, terutama dalam penyediaan bahan pangan, air, gas, dan sanitasi. Seluruh unit teknis harus bergerak bersama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Pungkas.

Baca juga: BGN Minta Dapur MBG Tak Gunakan Makanan Produk Perusahaan Besar

Melalui kolaborasi lintas sektor serta integrasi kebijakan pusat dan daerah, pemerintah optimistis MBG dapat mempercepat pencapaian SDGs dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.