Tito menilai, hal itu perlu dilaksanakan karena Prabowo merupakan pemegang dan penanggung jawab terakhir pemerintahan, baik pusat dan daerah.

Ia menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan perkada atas kebijakan tersebut.

Pada masa bakti lima tahun ke depan, para pengurus Dekranas akan memayungi dan membina para pelaku UMKM di seluruh Tanah Air.