Indonesia Perkuat Peran di Asia-Pasifik lewat Forum APFSD 2026

KOMPAS.com - Indonesia semakin memperkuat posisinya di kancah regional Asia-Pasifik melalui partisipasi aktif dalam The 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2026.

Forum yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada Selasa (24/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026) itu menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ( SDGs).

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta KBRI Bangkok.

Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan membawa peran strategis yang signifikan.

Indonesia terpilih sebagai Vice-Chair APFSD ke-13

Kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia terbukti melalui penunjukan resmi Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas sebagai Vice-Chair APFSD ke-13 sekaligus anggota Bureau. Febrian juga memimpin salah satu sesi utama dalam forum tersebut.

Penunjukan tersebut mencerminkan pengakuan regional terhadap peran Indonesia dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs. Posisi strategis ini juga memperkuat pengaruh Indonesia dalam merumuskan rekomendasi kawasan yang akan dibawa ke forum global.

"Percepatan pencapaian SDGs menuju 2030 perlu didukung koherensi kebijakan, pelokalan pelaksanaan SDGs hingga tingkat daerah, penguatan inovasi dan kewirausahaan, perluasan pembiayaan inovatif, serta penguatan kerja sama multilateral," ucap Febrian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia membagikan pengalaman akselerasi pencapaian SDGs melalui pendekatan terstruktur, komprehensif, inklusif, dan terukur.

Strategi ini diwujudkan melalui integrasi SDGs dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Memikirkan arah pembangunan pasca-2030

Indonesia tidak hanya fokus pada pencapaian target 2030, tetapi juga mengajak negara-negara Asia-Pasifik untuk mulai memikirkan kerangka pembangunan setelah tahun tersebut.

Febrian menekankan bahwa agenda pasca-2030 harus mencakup pengurangan ketimpangan multidimensi, respons terhadap perubahan demografi, tata kelola teknologi, serta penguatan ketahanan iklim dan stabilitas ekonomi.

Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan Under-Secretary-General PBB sekaligus Executive Secretary dari Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana.

Armida mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat mengancam kemajuan pembangunan berkelanjutan.

"Jaringan kemitraan global dan saluran pembiayaan serta transfer teknologi yang telah terbangun harus dipertahankan dan diperkuat," ujar Armida.

Ia menambahkan bahwa Asia dan Pasifik kini memegang peran penting sebagai pusat teknologi dan finansial yang mampu mendorong implementasi SDGs.

Penguatan kerja sama internasional

Pentingnya kerja sama internasional juga ditekankan oleh Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa.

Ia menjelaskan bahwa Pact for the Future merupakan komitmen kolektif untuk memperkuat kolaborasi di berbagai bidang seperti ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial.

Menurut Thapa, kerja sama regional justru memperkuat aksi global yang lebih terkoordinasi dan akuntabel. Pandangan ini menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Dalam sesi panel, Indonesia menegaskan bahwa pelaporan kemajuan pembangunan harus menjadi instrumen yang mendukung pengambilan keputusan, termasuk perencanaan dan penganggaran.

Pemanfaatan data terdisagregasi serta penerapan prinsip Leave No One Behind (LNOB) menjadi kunci untuk memastikan kebijakan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kelompok rentan.

Pertemuan bilateral dengan UNESCAP

Di sela-sela forum, delegasi Indonesia melaksanakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Eksekutif UNESCAP Armida Alisjahbana. Dalam pertemuan tersebut, UNESCAP mengajak Indonesia untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan substantif menuju SDGs Summit.

Indonesia diminta untuk mengonsolidasikan perspektif kawasan Asia-Pasifik serta berpartisipasi dalam pembahasan arah pembangunan global pasca-2030. Undangan ini semakin memperkuat posisi strategis Indonesia dalam diplomasi pembangunan berkelanjutan regional.

Partisipasi aktif Indonesia dalam APFSD 2026 membuka peluang lebih besar dalam memperluas pengaruh di isu pembangunan berkelanjutan. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis menjelang High-Level Political Forum (HLPF) yang akan digelar di New York pada Juli 2026 sebagai forum global utama peninjauan kemajuan SDGs 2030.