Forum Asia-Pasifik Serukan Percepatan Aksi Capai Target SDGs 2030

KOMPAS.com – Waktu menuju tenggat 2030 untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) semakin menyempit. 

Di kawasan Asia-Pasifik, tantangan yang dihadapi justru semakin kompleks, mulai dari krisis air dan energi hingga ketimpangan di wilayah perkotaan.

Dalam pembukaan 13th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) di Bangkok, Selasa (24/2/2026), para pemimpin dunia dan pakar pembangunan menegaskan perlunya percepatan aksi yang lebih radikal dan kolektif. Tanpa langkah luar biasa, target SDGs dinilai terancam tidak tercapai.

Pada kesempatan itu, Presiden United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa menekankan pentingnya implementasi Pact for the Future, yakni komitmen kolektif untuk memperkuat kerja sama internasional dalam ketahanan iklim, konektivitas, perdagangan, dan perlindungan sosial.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (26/2/2026), ia menyatakan bahwa kerja sama regional tidak mengurangi ambisi global, melainkan memperkuat aksi yang lebih terkoordinasi dan akuntabel.

Baca juga: Bappenas Siapkan Rp 56 Triliun untuk Pulihkan Sumatera

Tantangan air dan energi

Di sektor air, meskipun akses terhadap air minum dasar dan layanan sanitasi meningkat dalam satu dekade terakhir, layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih belum merata, terutama di negara berpenghasilan rendah dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kekeringan, banjir, serta intrusi air laut semakin memperlemah keamanan air, termasuk di negara tanpa laut dan negara kepulauan kecil berkembang.

Sementara itu, akses listrik di kawasan Asia-Pasifik hampir mencapai tingkat universal. 

Namun, penyediaan energi yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan, khususnya bagi komunitas terpencil dan pulau-pulau kecil.

Upaya menjangkau “mil terakhir” (last mile) jaringan energi serta menjaga keterjangkauan harga menjadi fokus penting dalam kebijakan energi di kawasan tersebut.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut MBG Lebih Mendesak daripada Lapangan Pekerjaan, Dosen UGM Beri Komentar

Urbanisasi dan ketimpangan

Percepatan urbanisasi juga menghadirkan tantangan baru. Kesenjangan digital, keterampilan yang belum memadai, serta ketidaksetaraan akses teknologi, terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi persoalan yang kian mendesak.

Konektivitas digital dinilai tidak cukup jika tidak disertai dengan inklusi sosial dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang teknologi secara setara.

Under-Secretary-General Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus Executive Secretary Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ( ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengingatkan bahwa melemahnya multilateralisme dapat menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa jaringan kemitraan global, pembiayaan, serta transfer teknologi yang telah terbangun harus dipertahankan dan diperkuat. 

Menurut Armida, Asia-Pasifik kini memegang peran strategis sebagai pusat teknologi dan finansial yang dapat mendorong implementasi SDGs.

Baca juga: Indonesia Terjebak Inersia Ekonomi, Bappenas dan Prasasti Dorong Reformasi Struktural

Seruan keadilan dan partisipasi

Wakil Asia-Pacific People’s Forum Wannapong Yodmuang menyerukan agar pembangunan berlandaskan prinsip hak asasi manusia, kepedulian, keadilan, dan akuntabilitas.

Ia menekankan pentingnya memberikan ruang pengambilan keputusan kepada kelompok yang paling terdampak agar solusi lahir dari komunitas itu sendiri.

Perwakilan pemuda, Michelin Sallata, juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda secara bermakna dan berkelanjutan dalam proses pembangunan, dengan pendekatan yang mengakui keberagaman tanpa pengecualian.

Di sela forum, ESCAP bersama Asian Development Bank dan United Nations Development Programme meluncurkan Asia-Pacific SDG Partnership Report 2026: Inclusive Urban Futures: From Inequality to Opportunity.

Laporan tersebut mencatat bahwa sekitar 697 juta orang di kawasan Asia-Pasifik masih tinggal di kawasan kumuh, lebih dari 65 persen pekerja urban berada di sektor informal, dan 2,3 miliar orang menghirup udara yang tidak sehat.

Baca juga: Menteri PU: Bappenas Review Kebutuhan Pemulihan Bencana Sumatera Rp 74 Triliun

Dokumen itu menyerukan tindakan segera untuk menjadikan kota lebih inklusif dan tangguh, antara lain melalui perumahan berbasis komunitas, perluasan pekerjaan layak dan perlindungan sosial bagi pekerja informal, serta perbaikan kualitas udara, pengelolaan sampah, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pembukaan APFSD ke-13 dihadiri para pemimpin pemerintahan, ahli pembangunan, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan perwakilan pemuda. 

Forum itu menjadi platform penting untuk mempercepat implementasi SDGs di bidang air, energi, pembangunan kota, dan kemitraan, di tengah waktu yang semakin terbatas menuju 2030.

Indonesia turut mengirimkan delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard.

Baca juga: Bappenas Apresiasi Program Smartani sebagai Praktik Baik Mendukung SDGs