Wakil Menteri PANRB Tinjau Pemulihan Pelayanan Publik di Sumatera Utara

KOMPAS.com – Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana.

Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan, Kementerian PANRB memfokuskan intervensi pada aktivasi kembali layanan pemerintahan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda).

Selain itu, langkah yang ditempuh meliputi penyesuaian standar layanan agar dapat kembali berjalan optimal serta penyelamatan arsip yang terdampak bencana.

“Kunjungan kami ke Sumatera Utara (Sumut) hari ini, Senin (23/2/2026), untuk memastikan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan berjalan, sekaligus menginventarisasi dukungan sarana dan prasarana yang harus segera dipenuhi agar daerah terdampak bisa kembali menyelenggarakan pemerintahan,” ujar Purwadi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (23/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi usai bertemu Gubernur Sumut Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin.

Dalam aspek pelayanan publik, Purwadi menjelaskan bahwa fokus saat ini adalah rehabilitasi dan pemulihan sarana layanan.

Baca juga: KPK Buka Peluang Minta Keterangan OSO soal Fasilitas Jet Pribadi untuk Menag

Upaya tersebut mencakup penyediaan fasilitas darurat, rehabilitasi sarana prioritas, pengadaan peralatan, serta pemulihan sistem pendukung, seperti listrik, komunikasi, dan air bersih agar layanan dasar segera dapat diakses masyarakat.

DOK. Kementerian PANRB Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto dalam petermuan dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (23/2/2026).

Sebagai Koordinator Bidang Tata Kelola dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kementerian PANRB juga menata kembali fungsi layanan dengan menetapkan prioritas layanan esensial, menyesuaikan standar dan prosedur operasional (SOP), serta mengatur pola, lokasi, dan indikator kinerja layanan agar tetap relevan dalam kondisi darurat.

Purwadi menambahkan, situasi pascabencana dapat menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemda.

Menurutnya, sistem layanan berbasis digital memungkinkan negara tetap hadir melayani masyarakat meskipun sarana fisik terdampak.

“Saat bencana terjadi, pelayanan publik ikut terhenti karena sarana dan prasarana rusak. Proses pemulihan fisik tentu memerlukan waktu, di sinilah digitalisasi berperan. Harapannya layanan bisa segera berjalan meski kantor terdampak bencana,” kata Purwadi.

Baca juga: Mendikdasmen: 99 Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Masih Belajar di Tenda

Senada dengan Purwadi, Gubernur Bobby Nasution mengatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik berperan besar dalam memastikan percepatan layanan pada masa tanggap darurat.

Ia memastikan aktivitas pelayanan telah kembali aktif di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan.

“Pelayanan digital saat ini sudah aktif di Kabupaten Asahan dan Kota Tebingtinggi. Untuk wilayah lainnya, kami terus berupaya maksimal, termasuk menurunkan personel guna membantu masyarakat,” ujar Bobby.