Sekolah Terintegrasi, Strategi Nasional Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas 

KOMPAS.com – Pemerintah menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) untuk membahas percepatan penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi (ST) sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. 

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar tersedianya pendidikan berkualitas yang merata dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, RTM bertujuan menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi semua pihak.

“RTM diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam mendukung realisasi penugasan dari Bapak Presiden secara terkoordinasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/1/2026).

Hal itu diungkapkan Praktikno saat membuka RTM Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Baca juga: Menteri PANRB Dukung Polri Perkuat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Rentan

Ia menambahkan, program ST diharapkan menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan komprehensif, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pelaksanaan program ST harus berpijak pada realitas dan kebutuhan masyarakat.

“Setiap langkah yang diambil pemerintah harus berangkat dari kebutuhan nyata sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, dapat dipahami, serta diterima masyarakat,” ujarnya.

DOK. Humas Kementerian PANRB Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Adapun ST dirancang sebagai satuan pendidikan yang menggabungkan penguatan akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan kompetensi global guna menghasilkan lulusan berkarakter kuat, unggul, serta mampu bersaing. 

Pembelajaran diarahkan untuk membentuk delapan karakter utama, mulai dari keimanan dan ketakwaan, sikap kewargaan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesadaran kesehatan fisik dan mental, hingga kecakapan komunikasi.

Baca juga: Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pastikan tata kelola ST efektif

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menambahkan, Kementerian PANRB berperan dalam memastikan tata kelola penyelenggaraan ST tersusun jelas dan operasional program dapat berjalan efektif lintas kementerian dan lembaga.

“Dalam program ini, Kementerian PANRB tidak hanya mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, tetapi juga membantu memetakan tata kelola operasional ST,” katanya.

DOK. Humas Kementerian PANRB Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam hal ini, Kementerian PANRB turut membantu keterhubungan kerja antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan terarah. 

Rini menjelaskan, penguatan tata kelola itu penting agar lintas instansi memahami peran dan tanggung jawab, sekaligus memastikan ekosistem pendukung ST terbentuk secara terpadu.

“Kami akan memastikan pola kerja lintas kementerian dan lembaga tersusun jelas sehingga implementasi ST dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel,” tegasnya.

Baca juga: Menteri PANRB Hadiri Peresmian Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Jadi Prioritas

Melalui sinergi tersebut, pemerintah optimis ST dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak usia sekolah se-Indonesia.