Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Jawa

KOMPAS.com – Proyek percontohan (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada 2026 diperluas ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi.

Sebanyak 78 persen lokasi perluasan berada di luar Pulau Jawa, menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam menyukseskan transformasi penyaluran bansos yang transparan dan akuntabel.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi bansos berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus menjaga keamanan data dan privasi penerima.

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, serta kesiapan operasional di daerah,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (4/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Luhut, perluasan pilot project ini dilakukan untuk menguji kesiapan proses dan memperkuat koordinasi sebelum diterapkan secara nasional.

Ia menekankan pentingnya peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memimpin persiapan dan pelaksanaan perluasan di 41 kabupaten/kota tersebut.

Baca juga: Visa Catat Lonjakan Penggunaan AI dalam Penipuan Digital

Koordinasi juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan keselarasan data dan kebijakan.

Tata kelola bansos disederhanakan

DOK. Kementerian PANRB Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dari sisi tata kelola, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa proses bisnis pengajuan bantuan sosial telah ditransformasikan secara signifikan.

Dari sebelumnya tujuh tahapan, kini disederhanakan menjadi tiga langkah utama, yakni pendaftaran, validasi dan verifikasi, serta penyaluran bantuan.

“Penyederhanaan ini membuat layanan lebih sederhana dan memudahkan masyarakat penerima bantuan,” kata Rini.

Ia menjelaskan, perluasan pilot project merupakan bagian dari strategi manajemen perubahan untuk memastikan transformasi penyelenggaraan bansos berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui skala uji yang lebih luas, sistem diharapkan mampu meningkatkan akurasi penetapan dan seleksi penerima bantuan sosial.

“Piloting ini bertujuan menekan risiko inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan,” ujar Rini.

Baca juga: Anggota DPRD Surabaya Dukung Digitalisasi Parkir: Sudah Gak Umum Pakai Karcis Sobek

Rini menegaskan, keberhasilan implementasi digitalisasi bansos sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor serta kesiapan tata kelola di daerah.

“Yang menjadi penentu adalah kolaborasi dan komitmen kita bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketika semua pihak bergerak searah dan saling mendukung, transformasi benar-benar dapat berjalan,” tegasnya.

Digitalisasi bansos krusial tekan kemiskinan

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk menilai digitalisasi bansos menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk konsisten menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Menurut Ribka, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperkaya dengan data administrasi akan menjadi rujukan utama dalam seleksi penerima bantuan sosial.

“Sistem yang sudah kami bangun, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sangat aman dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.