Sinergi Lintas Instansi dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
KOMPAS.com – Transformasi digital pemerintah perlu didorong secara terstruktur dan berkelanjutan dengan memastikan setiap inisiatif saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan instrumen untuk meningkatkan efisiensi, menekan kebocoran anggaran, serta memastikan bantuan dan subsidi tepat sasaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kerja sama lintas instansi menjadi kunci keberhasilan penerapan Digital Public Infrastructure ( DPI), khususnya pada use case prioritas perlindungan sosial (perlinsos).
“Kerja bersama ini merupakan keberhasilan penerapan DPI pada use case prioritas perlinsos, yang telah menyelesaikan komponen identitas digital dan pertukaran data. Selanjutnya, akan dilanjutkan ke pembayaran digital untuk penyaluran yang lebih optimal,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (23/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Baca juga: Cara Cek Desil Bansos Online April 2026, Masukkan NIK KTP, Langsung Muncul Statusnya
Ia menambahkan, ke depan seluruh layanan digital, termasuk perlinsos, akan diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik Nasional, INAku, guna memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
Rini menjelaskan, orkestrasi lintas sektor perlu terus diperkuat melalui peran KPTDP dan kementerian koordinator dalam mendorong transformasi digital berbagai program strategis pemerintah. Melalui langkah ini, layanan digital diharapkan terintegrasi dalam siklus hidup masyarakat, sehingga tidak lagi berjalan terpisah, melainkan saling terhubung.
Selain itu, diperlukan penyesuaian sejumlah regulasi agar transformasi digital berjalan optimal. Transformasi ini diharapkan mampu memangkas proses bisnis secara signifikan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos), serta memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara mandiri.
Rini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi piloting sebagai ruang inovasi terkendali agar dapat diperluas ke berbagai use case lain, seiring penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintahan Digital sebagai game changer.
Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam transformasi digital pemerintah.Sementara itu, Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai kolaborasi lintas instansi yang telah berjalan menunjukkan progres positif.
Baca juga: Digitalisasi Jadi Mesin Pertumbuhan Bank Mandiri (BMRI) di Awal 2026
Menurutnya, digitalisasi perlinsos menjadi contoh konkret bagaimana teknologi mampu menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk dalam penyaluran bansos.
KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan tengah mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota. Secara umum, pelaksanaan piloting tersebut berjalan baik.
Saat ini, tahapan sanggah telah dilaksanakan dengan jumlah pengajuan mencapai 9.639 kartu keluarga (KK), dengan 7.166 KK di antaranya berhasil diajukan.
Lebih lanjut, transformasi digital pemerintah juga harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna melindungi data masyarakat.
Pengembangan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital juga terus diperkuat sebagai bagian dari DPI. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi perlu terus ditingkatkan agar percepatan transformasi dapat berjalan optimal.
Baca juga: Joki Bansos dan Celah yang Terbuka, Bantuan Sosial Tak Lagi Utuh
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Rapat KPTDP di Jakarta.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melaporkan bahwa piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi berhasil meningkatkan akurasi data secara signifikan.
Hal itu ditandai dengan penurunan tingkat kesalahan penargetan (exclusion error) pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 77,7 persen menjadi 28,2 persen.
“Piloting digitalisasi bansos akan bermakna jika tahapan pensasaran dan penyaluran berhasil diterapkan. Perluasan ke 42 kabupaten/kota harus memperhatikan kesiapan teknis dan regulasi yang mencakup seluruh tahapan, yaitu pensasaran dan penyaluran,” ujar Saifullah.
