Membumikan Nilai Pancasila, Benang Merah ‘Transformasi Melayani Negeri’: Dari Ideologi ke Pelayanan Masyarakat

KOMPAS.com – Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai seremoni tahunan.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan dalam setiap bentuk pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadirkan pelayanan yang adil, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (1/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin.

Baca juga: 2 Kelompok ASN yang Tak Akan Ditransfer Gaji Ke-13 Per 2 Juni 2026

Ia menekankan bahwa ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin hak kelompok rentan, serta tidak membiarkan ada warga yang merasa tertinggal.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut selaras dengan core values ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa yang digali dan dirumuskan oleh Presiden Pertama RI Sukarno.

Baca juga: Kilas Balik Gedung Pancasila, Lokasi Peringatan Hari Lahir Pancasila

Gagasan tersebut pertama kali disampaikan dalam pidatonya pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Nilai-nilai Pancasila juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap kebijakan publik harus berpijak pada prinsip keadilan sosial, musyawarah, dan kepentingan masyarakat luas agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya.

Nilai musyawarah dan mufakat, misalnya, tecermin dalam penyusunan kebijakan publik yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Dalam menyusun standar pelayanan, instansi pemerintah perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Baca juga: Penganiayaan Penyandang Disabilitas di Banjarmasin: Pelaku Buron, Keluarga Kecewa Mediasi Buntu

“Kita harus membuktikan bahwa semua yang kita abdikan adalah untuk masyarakat. Pelayanan yang kita ciptakan harus bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegas Rini.

Dok. Kementerian PANRB Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) untuk menjaga persatuan bangsa di tengah tantangan global dan perkembangan teknologi.

Di sisi lain, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa Pancasila telah membuktikan ketangguhannya sebagai bintang penuntun bangsa. Ketika dunia menghadapi ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah keberagamannya.

Menurut Purwadi, lebih dari 17.000 pulau dengan beragam adat, suku, bahasa, dan agama dapat hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan penguatan karakter dan nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, Purwadi mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Masih Perlukah Negara Memiliki Ideologi?

“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” tegasnya.