Menteri PANRB Jelaskan Peran Strategis Perguruan Tinggi untuk Siapkan Talenta Digital
KOMPAS.com – Pendekatan collaborative governance membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak hanya membangun sistem digital yang terintegrasi, tetapi juga menyiapkan ekosistem pengembangan talenta aparatur sipil negara ( ASN) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan talenta digital ASN.
“Peran pertama adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam acara Universitas Padjadjaran Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Ia mengungkapkan, peran strategis berikutnya ialah memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai strategic partner pemerintah.
Selain itu, kampus juga diharapkan mampu mengembangkan collaborative digital talent hub yang mempertemukan dunia akademik dan birokrasi.
Rini menjelaskan penguatan kolaborasi dapat dilakukan melalui program magang, project collaboration, serta experiential learning.
Langkah tersebut dinilai penting agar mahasiswa dan talenta muda memiliki pengalaman nyata dalam menjawab tantangan di sektor publik.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara Universitas Padjadjaran Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.Rini juga memandang akademisi sebagai sumber kepemimpinan intelektual yang sangat penting dalam memperkuat birokrasi berbasis bukti.
Baca juga: Komnas HAM Dorong Perguruan Tinggi dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat guna menyiapkan future-ready talent serta membangun ASN yang berdaya saing global.
Menurut Rini, tata kelola pemerintahan ke depan akan bergerak menuju sistem yang semakin kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah tidak lagi hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi juga bekerja bersama masyarakat.
“ Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis evidence,” kata Rini di hadapan para akademisi Unpad.
Rini meyakini birokrasi masa depan harus adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi dituntut menghadirkan pelayanan yang memberikan dampak nyata, bukan sekadar administrasi.
Rini menambahkan, dunia kampus seperti Unpad tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Baca juga: Nadiem, Harvard, Tuntutan 18 Tahun, dan Birokrasi yang Tak Ia Pahami
“Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
