Menteri PANRB Dukung Polri Perkuat Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Rentan

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri) dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Menurutnya, pembentukan Direktorat Reserse serta Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) merupakan peningkatan dari unit yang selama ini menjalankan fungsi penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, sekaligus fungsi perlindungan khusus bagi remaja, anak, dan perempuan.

“Apa yang sudah dilakukan Polri merupakan upaya untuk mendekatkan layanan birokrasi dan turun langsung ke masyarakat. Tata kelola pemerintahan tidak boleh hanya selesai di balik meja, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (22/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menghadiri peluncuran 11 Direktorat Reserse PPA-PPO di tingkat polda serta 22 Satuan Reserse PPA-PPO di tingkat polres, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia menekankan, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, Polri tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga menerapkan pendekatan yang ramah korban.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki kompetensi yang memadai serta koordinasi yang kuat, mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan korban.

“Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini harus diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berorientasi inklusif, mampu mendekatkan diri kepada kelompok rentan, memperlakukan korban secara bermartabat, serta memastikan layanan yang tidak diskriminatif,” tegas Rini.

Baca juga: KPK Tak Tampilkan Tersangka di Konferensi Pers, Novel Baswedan: Jangan Diskriminatif

Rini berharap, kehadiran Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO dapat meningkatkan rasa aman bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, diharapkan pula terbangun sistem penegakan hukum yang berkelanjutan dan berperspektif korban, tidak hanya pada tahap penyidikan, tetapi juga dalam mendukung pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial korban secara terpadu.

Komitmen Polri perkuat perlindungan masyarakat

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam peluncuran 11 Direktorat Reserse PPA-PPO di tingkat polda serta 22 Satuan Reserse PPA-PPO di tingkat polres, di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO merupakan wujud komitmen Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kehadiran satuan kerja tersebut menjadi langkah cepat Polri dalam merespons keresahan publik terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya yang mengancam keselamatan perempuan, anak, dan berkaitan dengan perdagangan orang.

“Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas dengan menjunjung tinggi perspektif dan penghormatan terhadap gender,” ujar Listyo.

Ia juga menyampaikan bahwa pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan karier polisi wanita (Polwan).

“Dalam program Asta Cita, khususnya cita keempat, telah ditekankan pentingnya kesetaraan gender. Pembentukan Direktorat PPA-PPO ini merupakan wujud nyata komitmen tersebut,” kata Listyo.

Baca juga: Polisi Amankan 10 Pelajar Cianjur Terkait Duel Ala Gladiator, Kasus Dilimpahkan ke Unit PPA

Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan Polri, transformasi organisasi yang berperspektif gender, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Listyo turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pembentukan direktorat tersebut, termasuk UN Women Indonesia, Australian Federal Police (AFP), dan ICITAP.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.