Percepat Pembangunan Zona Integritas, Wamen PANRB Tekankan Pentingnya Bangun Birokrasi yang Dipercaya

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk memperbaiki birokrasi agar seluruh kebijakannya dapat berdampak kepada masyarakat. 

Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat peran dan kolaborasi instansi pemerintah dalam mempercepat pembangunan zona integritas di setiap satuan unit kerja.

Wakil Menteri (Wamen) PANRB Purwadi Arianto menyampaikan, untuk dapat terus melakukan perbaikan menuju birokrasi berkelas dunia, diperlukan komitmen dari pimpinan hingga seluruh jajarannya. 

Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program, salah satunya pencanangan zona integritas,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Kementerian PANRB Jaring Masukan Terkait Penataan Pengawasan Sistem Merit

Hal tersebut dikatakan Wamen PANRB dalam acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

“Pencanangan ini tidak hanya kompetisi untuk mendapatkan penghargaan, melainkan kewajiban seluruh unit layanan publik untuk menghadirkan birokrasi yang dipercaya masyarakat,” terang Purwadi.

DOK. Humas Kementerian PANRB Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.

Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.

“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. 

Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN

Perlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.

Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).

Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. 

“Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.

Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GN

Pertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. 

Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.

Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.

“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. 

Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI