Menteri Rini: Perkuat Ketahanan Siber sebagai Pilar Transformasi Digital Pemerintah dan Nasional

KOMPAS.com - Penguatan ketahanan siber bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan layanan publik digital tetap aman serta terpercaya.

Untuk itu, digitalisasi berperan sebagai enabler utama, dengan data yang terintegrasi, sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, dan sistem yang inklusif serta aman.

"Inilah arah baru birokrasi kita, yakni tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB saat memberikan ceramah umum dalam penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025, di Depok, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).

Menteri Rini menjelaskan, untuk mewujudkan transformasi digital yang komprehensif dan aktual, diperlukan strategi tata kelola yang kuat, manajemen program yang disiplin, pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta reformasi struktural yang berjalan serentak di seluruh instansi.

"Dan keamanan siber merupakan fondasi yang memastikan seluruh struktur tetap kokoh. Tanpa keamanan yang kuat, integrasi data tidak dapat berjalan aman, layanan publik tidak bisa diandalkan, dan reformasi struktural menjadi rapuh," ungkapnya.

Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GN

Menteri Rini menegaskan, upaya mewujudkan transformasi digital harus diarahkan pada kolaborasi lintas sektor, bukan lagi sistem yang terfragmentasi di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan ribuan pulau.

Oleh karena itu, lanjutnya, agenda transformasi digital nasional harus memastikan integrasi layanan, keseragaman standar, serta penguatan keamanan siber sebagai pilar utama.

"Hanya dengan itu kita dapat mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efisien, dan benar-benar melayani seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Menteri Rini mengatakan, untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah, keamanan siber harus menjadi agenda strategis yang dibangun secara menyeluruh dan berlapis.

Menurutnya ada langkah untuk memperkuat ketahanan digital pemerintah. Pertama, standarisasi keamanan nasional di seluruh layanan digital pemerintah. Kedua, integrasi dashboard keamanan nasional dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT),

DOK. Kementerian PANRB Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi saat memberikan sambutan dalam penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025, di Depok, Senin (1/12/2025).

Lalu ketiga, penguatan talenta keamanan siber ASN, baik di pusat maupun di daerah, dan terakhir, pendampingan intensif melalui Ekosistem Keamanan Siber Nasional.

"Dengan empat langkah strategis ini, keamanan siber tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi sistem pertahanan yang proaktif, terstandarisasi, dan terintegrasi untuk melindungi ruang digital Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, adalah rumus keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan transformasi nasional.

Menurutnya, BSSN dan Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan program percepatan transformasi digital yang aman.

Baca juga: Rapat bersama DPR, Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB

Tentu saja percepatan transformasi itu untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami sangat mengapreasiasi Kementerian PANRB yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga terbuka ruang kolaborasi yang kuat antar kedua institusi," kata Sulistyo.

Kolaborasi itu, kata dia, diwujudkan dengan menempatkan keamanan siber dan sandi sebagai enabler dan trust builder, serta mengintegrasikan keamanan siber dan sandi dalam kebijakan serta peta jalan penyelenggaraan transformasi digital.

Hal tersebut, dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.