Menteri Rini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif

KOMPAS.com – Pemerintah terus memperkuat dampak nyata reformasi birokrasi bagi masyarakat. Penguatan ini dimulai dari memperkuat sinergi instansi paguyuban Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Upaya itu sejalan dengan prinsip bahwa birokrasi yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat akan berhasil jika dijalankan sebagai satu ekosistem yang saling terintegrasi dan melengkapi.

Sebagai informasi, instansi yang tergabung dalam paguyuban PANRB adalah Lembaga Administrasi Negara ( LAN), Badan Kepegawaian Negara ( BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI). 

“ Paguyuban PANRB harus menjadi contoh bahwa empat lembaga dengan mandat berbeda dapat bekerja terpadu dan saling menguatkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam siaran pers.

Hal itu dikatakan Rini dalam Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB Tahun 2025, di Bandung, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Non-Polri, Bahlil Tunggu Kemendagri-PANRB

Forum rakor tersebut menjadi pintu masuk ke fase baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

Rini menyebutkan, rakor itu adalah moment of reset, sebuah titik untuk menyiapkan titik awal reformasi birokrasi untuk dua dekade ke depan.

Dia pun meminta empat instansi tersebut semakin kuat berkonsolidasi agar birokrasi nasional bergerak dalam ritme yang sama. 

Rini menganalogikan konsolidasi itu seperti sebuah orkestra, dengan Kementerian PANRB berperan sebagai konduktor dan LAN sebagai sekolah musik. 

Kemudian, BKN bertugas mengelola talenta musisi, sedangkan ANRI menjadi penjaga partitur dan rekaman sejarah.

Baca juga: Kementerian PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan dan SDM Aparatur di BP Batam

Ekspektasi tinggi masyarakat

DOK. Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB Tahun 2025, di Bandung, Kamis (20/11/2025).

Sebagai instansi yang salah satu fungsinya menerbitkan kebijakan, Rini mengingatkan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah semakin tinggi. 

Satu keluhan terhadap layanan atau kebijakan bisa bergulir viral dan mengubah dinamika kebijakan. Namun Rini menegaskan, kebijakan tidak boleh berbasis viralitas. 

“Kebijakan harus berbasis visi, rasionalitas, data atau evidence dan kepentingan jangka panjang. Viralitas tidak boleh menjadi kompas,” katanya.

Rini mengingatkan, rapat tersebut tidak menjadi forum sesaat. Sesuatu yang konkret diharapkan bisa dihasilkan, terutama menyiapkan tahun anggaran 2026 dengan lebih terpadu.

Dia berharap, ada tiga keluaran dari rapat tersebut. Pertama, shared outcomes paguyuban PANRB yang mencerminkan prioritas lintas lembaga. 

Baca juga: Menuju Indonesia Emas 2045, Menteri PANRB: Birokrasi Indonesia Harus Terus Adaptasi terhadap Tren

“Kita memerlukan beberapa outcome inti yang menjadi kompas bersama, seperti integrasi menyeluruh manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan penguatan kualitas kebijakan dan policy delivery,” kata Rini. 

Selain itu, sebut dia, diperlukan pula penerapan standar nasional pelayanan publik yang human-centered, serta tata kelola kearsipan nasional yang modern dan interoperable.

Kedua, pemetaan ekspektasi resiprokal antarlembaga paguyuban secara lebih jelas dan terstruktur.

Ketiga, instrumen kolaborasi yang operasional. Ini bisa dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, forum koordinasi tematik, Project Management Office (PMO) lintas lembaga, hingga dashboard kinerja anggota instansi paguyuban.

“Saya berharap, rakor ini menjadi titik penguatan. Dari koordinasi menjadi orkestrasi, dari rencana menjadi implementasi, dari egosystem menjadi ecosystem,” kata Rini.

Baca juga: Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat

Pengembangan ASN

Terkait kolaborasi dalam pengembangan kompetensi ASN, Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan konsep future leader program. 

Platform tersebut merupakan program pendidikan yang menggandeng berbagai pihak untuk memberikan sudut pandang baru, termasuk bekerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), konsultan, hingga perusahaan swasta dari luar negeri.

Taufiq menyebutkan, program pengembangan kompetensi ditujukan bagi milenial yang potensial untuk menjadi pemimpin masa depan. 

“Program yang menggunakan pendekatan multi exit dan multi entry ini diselenggarakan berkolaborasi dengan korporasi,” jelasnya. 

Baca juga: Wamen PANRB: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Sekadar Relokasi Fisik, tapi Transformasi Cara Kerja Pemerintah

Di sisi lain, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menerangkan, BKN membawa reformasi birokrasi dengan tiga semangat besar, yakni melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. 

“Semangat itu dituangkan dalam regulasi, dari yang sebelumnya represif menjadi responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Zudan.

Semua capaian dan rencana yang sudah dilakukan saat ini, lebih bermanfaat bagi masa depan jika diarsipkan secara optimal. Dari sini, peran ANRI dalam perjalanan reformasi birokrasi menjadi krusial. 

Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menjelaskan, jajaran ANRI memiliki tugas untuk menganalisis data kearsipan, termasuk perjalanan reformasi birokrasi dari awal dicanangkan. Lebih luas lagi, pelayanan publik bergantung pada ketertiban arsip.

Analisis arsip mendukung perencanaan strategis dan perumusan kebijakan publik yang solutif. 

Baca juga: Kementerian PANRB dan BKN Bahas Implementasi UU ASN Bersama DPD RI

“Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang baik kalau arsipnya tidak tertib? Jika tidak ada arsip digital, kita akan mundur,” tegas Mego.