Pastikan Kemudahan Layanan, Pemerintah Evaluasi Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial

KOMPAS.com - Piloting program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) melakukan evaluasi terhadap piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan tata kelolanya dapat diimplementasikan secara nasional.

Evaluasi juga dilakukan bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Program ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan tepat sasaran," ujar Ketua KPTDP dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan melalui siaran persnya, Jumat (14/11/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi KPTDP di Jakarta, Rabu (12/11/2025). 

Baca juga: Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah

Salah satu pembelajaran penting dari piloting adalah kemudahan pengguna layanan dan penyederhanaan proses bisnis sebagai kunci keberhasilan program.

Hal itu menegaskan pentingnya membangun sistem digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan memastikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Luhut juga menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan penerima manfaat bansos yang tepat sasaran.

Dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan identitas digital, dibutuhkan untuk pertukaran data lintas instansi yang terintegrasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah. 

"Intinya kami ingin satu data sehingga pengambilan keputusan, terutama dari Presiden, berbasis data yang akurat," tegas Luhut yang juga berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Baca juga: Luhut: Whoosh Sudah Bisa Tutup Biaya Operasional, Bukti Kemandirian Bangsa

Dok. Humas Kementerian PANRB Rapat koordinasi KPTDP di Jakarta yang dipimpin oleh Ketua KPTDP dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (12/11/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini melaporkan, piloting digitalisasi program bansos menunjukkan bahwa transformasi digital dapat secara langsung mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah.

"Yang kami lakukan saat ini adalah transformasi di bidang layanan melalui penyederhanaan," jelasnya. 

Proses bisnis berhasil disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga langkah utama mencakup pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan.

Penyederhanaan tersebut tidak hanya mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, tetapi juga menurunkan risiko ketidaktepatan sasaran serta mengurangi beban verifikasi di lapangan. 

Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa dibutuhkan pendekatan dari aspek hukum berupa penyesuaian regulasi agar seluruh tahapan pelaksanaan memiliki kepastian hukum, mulai dari seleksi penerima hingga penyaluran bantuan. 

Baca juga: Prabowo Beri Arahan ke Komisi Reformasi Polri: Kepastian Hukum Melahirkan Keadilan!

Ia juga memaparkan strategi yang akan ditempuh selanjutnya dalam menyempurnakan digitalisasi program bansos.

Rini mengatakan, pengembangan pembayaran digital terpadu akan melengkapi transformasi penyaluran bansos di tahap berikutnya.

"Tahun ini fokus ke data dan menyiapkan proses bisnis baru untuk pembayaran, progresnya simultan," ucapnya.