KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka yang bertujuan untuk mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini berarti pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
Ia mengatakan bahwa tujuan pemerintah bukan untuk membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform ke dalam satu layanan.
Baca juga: Kemenaker Tingkatkan Sistem Maganghub untuk Optimalkan Layanan
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat berbicara dalam Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (8/10/2025).
Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (8/10/2025).Ia menjelaskan, Kementerian PANRB saat ini tengah membangun sistem pemerintahan yang mampu menjangkau rakyat di mana pun mereka berada.
Melalui layanan publik omni-channel, kata dia, dipastikan tidak ada warga yang tertinggal. Untuk mewujudkannya, dilakukan pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintahan dengan menyatukan seluruh kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arahan digital bersama.
Rini mencontohkan, baru-baru ini Indonesia meluncurkan program percontohan yang sukses di Kabupaten Banyuwangi.
Lebih dari 300.000 warga dengan cepat mendaftar untuk perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan sistem pembayaran langsung.
Baca juga: Diplomat Jepang Sebut Sistem Pembayaran QRIS Indonesia Lebih Maju
Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem digital mampu menghadirkan bantuan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (8/10/2025).Dalam upaya meraih kepercayaan publik, pemerintah menekankan pentingnya partisipasi yang tulus.
Warga negara dilibatkan melalui berbagai platform digital yang menampung jutaan aspirasi masyarakat. Setiap masukan menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara,” ujar Rini.
“Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita — Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” tambahnya.
Baca juga: Teknologi SuperSUN Jangkau Sekolah di Pulau Batun, Apa Itu?
Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa teknologi menghadirkan kecepatan, tetapi hanya keterbukaan yang menghadirkan kepercayaan.
Menurutnya, keterbukaan merupakan infrastruktur terpenting yang dapat dibangun suatu bangsa.
Komitmen terhadap partisipasi publik yang aktif bukan hanya mengundang warga untuk berpendapat, tetapi juga memungkinkan aspirasi masyarakat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental. Dengan demikian, demokrasi akan tumbuh lebih inklusif dan manusiawi.
“Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, serta mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” pungkasnya.