Hadiri Konferensi Antikorupsi Asia Pasifik, Menteri PANRB Sampaikan Upaya Penguatan Integritas Aparatur Negara

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang tengah dijalankan memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi.

Melalui implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif, upaya membangun aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, yang diperkuat dengan rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT) serta kebijakan sistem meritokrasi, dapat segera terwujud.

“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kami,” ujar Rini dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan OECD bersama KPK itu, ia mengatakan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut penting untuk meraih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Konferensi yang mengusung tema “Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi” dinilai selaras dengan keyakinan Indonesia bahwa integritas merupakan fondasi pembangunan yang bermakna dan kemajuan yang inklusif.

Rini menjelaskan, upaya penguatan integritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja agar setiap rupiah dana publik dapat secara efektif melayani masyarakat.

Baca juga: Jaga Amanah Umat, BPKH Jamin Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Haji

Upaya menutup ruang korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik juga dilakukan pemerintah melalui tata kelola digital lewat platform INA Digital.

Upaya menumbuhkan budaya integritas di seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik turut diperkuat melalui kebijakan Zona Integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset.

Reformasi, lanjut Rini, harus dijalankan secara kolaboratif dengan lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional.

“Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kami dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa integritas bukan semata-mata soal mencegah kesalahan. Integritas adalah tentang menumbuhkan harapan, membangun kepercayaan, dan menciptakan peluang bagi Indonesia, kawasan Asia Pasifik, maupun dunia.

Rini menambahkan, pihaknya akan terus berbagi pengalaman, belajar dari pihak lain, serta menjunjung tinggi integritas sebagai landasan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Unsoed Teken Pakta Integritas Anti-Kekerasan, Tegaskan Komitmen Jadi Kampus Aman dan Beretika

Integritas aparatur: kunci kepercayaan publik

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa integritas bukan sekadar persoalan kejujuran, tetapi juga bagaimana keselarasan tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, integritas berperan penting bagi kemajuan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.

“KPK memiliki peran penting dalam penguatan integritas, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga edukasi pencegahan korupsi. KPK bekerja menanamkan budaya antikorupsi sejak dini,” kata Setyo.

Ia menambahkan, integritas merupakan komitmen berkelanjutan bersama, serta menjadi kompas atau penunjuk arah dalam menjalankan tugas.

Konferensi internasional ini diharapkan dapat menjadi titik balik bersama sekaligus sarana berbagi pengalaman untuk menghasilkan kebijakan yang baik di masa depan.

Baca juga: Kebijakan Visa H-1B Trump Picu Penumpang Emirates Panik Turun

Sementara itu, Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD, Nejla Saula, mengatakan bahwa teknologi informasi maupun penggunaan kecerdasan buatan sangat penting dalam mendukung penguatan antikorupsi.

Ia mencontohkan, banyak negara maju yang minim kasus korupsi telah menggunakan teknologi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

“OECD berkomitmen memajukan upaya antikorupsi dan integritas publik. Konferensi ini menjadi contoh bahwa OECD ingin mendorong para anggotanya untuk bekerja sama dan berbagi pengalaman,” ujarnya.