Menteri PANRB Sampaikan Strategi Ketahanan Digital Pemerintah pada Digital Resilience Summit 2025

KOMPAS.com – Dalam membangun ketahanan digital, terdapat sejumlah tantangan nyata yang harus dijawab.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut tantangan tersebut antara lain tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, aman, inklusif, terjangkau, dan tangguh.

Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti big data, artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), dan blockchain bergerak sangat cepat.

“Tantangan lainnya adalah meningkatnya ancaman serangan siber dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Selain itu, literasi serta kompetensi digital ASN masih belum merata sehingga harus terus diperkuat,” kata Rini saat menyampaikan keynote speech pada Digital Resilience Summit 2025 di Kantor INA Digital, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia mengatakan strategi pemerintah harus terarah dalam menghadapi tantangan tersebut.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain, pertama, memastikan setiap layanan publik berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif.

Baca juga: Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar

Kedua, membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi dapat lebih cepat dilakukan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.

Strategi keempat, mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan maupun perubahan.

Strategi kelima, melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital.

"Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital," kata Rini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Ia mengatakan bahwa ketahanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga konsistensi pemerintah untuk hadir melayani masyarakat, bahkan ketika menghadapi tantangan dan guncangan.

Baca juga: Masuki Babak Baru, Betadine Perkuat Inovasi Kesehatan Bersama iNova Pharmaceuticals

Menurut Rini, ketahanan digital dapat terwujud bila ada inovasi, adaptasi, dan optimasi operasional yang berkelanjutan.

“Dengan begitu, layanan publik tetap berjalan dan, yang paling penting, mampu menghadirkan layanan yang tepercaya,” jelasnya.

Ketahanan digital butuh dukungan menyeluruh

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan keynote speech pada Digital Resilience Summit 2025 di Kantor INA Digital, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Rini menegaskan, ketahanan digital juga harus mendapat dukungan dari perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, operasional yang efektif, kompetensi SDM yang mumpuni, ekosistem yang kuat, serta tata kelola dan regulasi yang jelas.

Namun, kata dia, ketahanan digital tidak mungkin terwujud tanpa kompetensi yang relevan.

Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kompetensi yang paling penting ke depan bukan lagi rutinitas administratif, melainkan keterampilan yang menuntut kemampuan berpikir analitik, literasi teknologi, hingga penguasaan AI dan big data.

“Artinya, aparatur sipil negara (ASN) kita harus siap beradaptasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama, tetapi harus mengembangkan keterampilan baru, terutama keterampilan digital. Tanpa kompetensi yang tepat, sulit bagi kita mewujudkan birokrasi yang tangguh dan mampu menopang ketahanan digital bangsa,” jelas Rini.

Baca juga: Izin Tenaga Kesehatan dan Medis Kini Lebih Cepat melalui MPP Digital Nasional

Lebih lanjut, ia menyampaikan ketahanan digital pemerintah tidak hadir secara instan, melainkan dibangun melalui strategi jangka panjang. Ketahanan digital juga mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kesuksesan dan pencapaian program prioritas secara komprehensif dan aktual memerlukan strategi tata kelola, manajemen program, pengendalian pelaksanaan, serta reformasi struktural.

“Transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesuksesan program prioritas Presiden,” ujar Rini.

Ia menambahkan, transformasi digital pemerintah harus bergeser dari sekadar penataan prosedur menuju orientasi pada dampak.

Bukan hanya efisiensi administratif, tetapi juga reimajinasi peran negara agar tetap hadir dan memberikan layanan di tengah berbagai tantangan.

Bukan memperbanyak aplikasi, melainkan mewujudkan keterpaduan layanan yang memudahkan masyarakat.

Baca juga: Maka Motors Perluas Jaringan Layanan, Gandeng Bengkel Rekanan

Terlebih, arah kebijakan jangka panjang pemerintah digital 2025–2045 mengarahkan masuknya era baru tata kelola, yaitu Governance 5.0. Perubahan paradigma ini bergeser dari governing for citizens menjadi governing with citizens.

"Dalam model ini, masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra aktif dalam desain dan implementasi kebijakan," jelas Rini.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyambut baik terselenggaranya Digital Resilience Summit 2025 sebagai perwujudan nyata dari upaya governing with citizens.

“Forum ini menjadi ajang penguatan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya antarlembaga pemerintah, tetapi juga bersama industri, akademisi, dan masyarakat sipil,” pungkas Rini.