KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.
Menurutnya, aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi memainkan peran penting sebagai mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
“Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Purwadi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).
Pasalnya, kata dia, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.
Baca juga: Komitmen Pimpinan Kunci Pelayanan Publik Berdampak
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat audiensi dengan aparatur sipil negara ( ASN) di Pemprov Riau, Kamis.
Karena itu, ia mendorong para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau sebagai penggerak perubahan, untuk berpartisipasi mendukung program prioritas Presiden.
Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya.
Saat ini, pemerintah bukan membangun sebuah program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
Baca juga: Pastikan Program Prioritas Presiden Berjalan, Menteri PANRB Tinjau Langsung Cek Kesehatan Gratis
Di sisi lain, tantangan megatren, seperti persaingan sumber daya alam (SDA), perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, dan dinamika demografi global, terjadi begitu cepat.
Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif, mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan di lintas sektor.
Purwadi mengatakan, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik terpenting dalam Asta Cita Presiden, yang diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalbar
Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang fokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip human-centered, digital, proses sederhana, dan kolaborasi lintas sektor.
Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.
“Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN, dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ucap Purwadi.
Menurutnya, rekrutmen yang berkualitas akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang responsif.
Baca juga: Puan: Kalau Rekrutmen ASN Pakai Cara Lama, Jangan Heran Generasi Muda Mundur
Dalam audiensi tersebut, Purwadi mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau. Salah satunya adalah rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori baik atau mendapat predikat B.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
Capaian selanjutnya adalah terdapat 6 dari 12 daerah di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Purwadi juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Riau dalam merespons terhadap program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Adapun topik laporan paling banyak diterima adalah perihal infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum.
Baca juga: Wika Beton Wakili Indonesia Bahas Infrastruktur Jalan Berkelanjutan
Menurut Purwadi, diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif.
Pencapaian lain yang diapresiasi oleh Purwadi adalah enam inovasi Pemprov Riau yang berhasil masuk Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023.
Ia berharap, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.
Purwadi berpesan, budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. Artinya, mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
Baca juga: Skema Kerja ASN Masa Depan: Hybrid, Fleksibel, atau Kembali ke Kantor?
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan karena di situlah negara hadir dan dirasakan.
Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan bukan hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat merasa dilayani, dimudahkan, dan hak mereka dihargai.
“Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” tegas Zulkifli.
Baca juga: Menteri PANRB Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah 3T melalui MPP
Melalui kunjungan Purwadi kali ini, diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat dijadikan percontohan dalam transformasi pelayanan publik.