Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

Kompas.com - 07/08/2025, 17:45 WIB
Tsabita Naja,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. 

Menurutnya, aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi memainkan peran penting sebagai mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. 

“Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Purwadi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).

Pasalnya, kata dia, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.

Baca juga: Komitmen Pimpinan Kunci Pelayanan Publik Berdampak

Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat audiensi dengan aparatur sipil negara ( ASN) di Pemprov Riau, Kamis.

Karena itu, ia mendorong para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau sebagai penggerak perubahan, untuk berpartisipasi mendukung program prioritas Presiden.

Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya.

Saat ini, pemerintah bukan membangun sebuah program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.

Baca juga: Pastikan Program Prioritas Presiden Berjalan, Menteri PANRB Tinjau Langsung Cek Kesehatan Gratis

Di sisi lain, tantangan megatren, seperti persaingan sumber daya alam (SDA), perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, dan dinamika demografi global, terjadi begitu cepat.

Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif, mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan di lintas sektor.

Purwadi mengatakan, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik terpenting dalam Asta Cita Presiden, yang diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Wamen PANRB Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Kalbar

Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang fokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip human-centered, digital, proses sederhana, dan kolaborasi lintas sektor.

Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.

“Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN, dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ucap Purwadi.

Menurutnya, rekrutmen yang berkualitas akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang responsif.

Baca juga: Puan: Kalau Rekrutmen ASN Pakai Cara Lama, Jangan Heran Generasi Muda Mundur

Apresiasi capaian Pemprov Riau

Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengisi acara audiensi dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Riau, Kamis (7/8/2025).Dok. Humas Kementerian PANRB Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengisi acara audiensi dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Riau, Kamis (7/8/2025).

Dalam audiensi tersebut, Purwadi mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau. Salah satunya adalah rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori baik atau mendapat predikat B.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Capaian selanjutnya adalah terdapat 6 dari 12 daerah di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Purwadi juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Riau dalam merespons terhadap program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Adapun topik laporan paling banyak diterima adalah perihal infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum.

Baca juga: Wika Beton Wakili Indonesia Bahas Infrastruktur Jalan Berkelanjutan

Menurut Purwadi, diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif.

Pencapaian lain yang diapresiasi oleh Purwadi adalah enam inovasi Pemprov Riau yang berhasil masuk Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023.

Ia berharap, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.

Purwadi berpesan, budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. Artinya, mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.

Baca juga: Skema Kerja ASN Masa Depan: Hybrid, Fleksibel, atau Kembali ke Kantor?

Prioritaskan pelayanan publik

Kunjungan kerja Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto ke Riau, Kamis (7/8/2025).Dok. Humas Kementerian PANRB Kunjungan kerja Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto ke Riau, Kamis (7/8/2025).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan karena di situlah negara hadir dan dirasakan.

Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan bukan hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat merasa dilayani, dimudahkan, dan hak mereka dihargai.

“Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” tegas Zulkifli.

Baca juga: Menteri PANRB Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah 3T melalui MPP

Melalui kunjungan Purwadi kali ini, diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat dijadikan percontohan dalam transformasi pelayanan publik.

Terkini Lainnya
Jelang Nyepi dan Idul Fitri 2026, Menteri PANRB Tinjau Kesiapan Layanan Kesehatan

Jelang Nyepi dan Idul Fitri 2026, Menteri PANRB Tinjau Kesiapan Layanan Kesehatan

Kementerian PANRB
Pastikan Pelayanan Tetap Terjaga Selama Mudik 2026, Menteri PANRB Tinjau Layanan Sektor Transportasi

Pastikan Pelayanan Tetap Terjaga Selama Mudik 2026, Menteri PANRB Tinjau Layanan Sektor Transportasi

Kementerian PANRB
Kementerian PANRB Pertajam Sistem Merit Melalui PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025

Kementerian PANRB Pertajam Sistem Merit Melalui PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025

Kementerian PANRB
Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 Ditargetkan Dongkrak Perekonomian hingga Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 Ditargetkan Dongkrak Perekonomian hingga Kualitas Pelayanan Publik

Kementerian PANRB
Kementerian PANRB Bersama Tim Nasional Stranas PK Selaraskan Aksi Pencegahan Korupsi

Kementerian PANRB Bersama Tim Nasional Stranas PK Selaraskan Aksi Pencegahan Korupsi

Kementerian PANRB
Bukan Sekadar “Watchdog”, Menteri PANRB Minta Pengawas Internal Akselerasi Penegakan Integritas Segala Lini Pemerintah

Bukan Sekadar “Watchdog”, Menteri PANRB Minta Pengawas Internal Akselerasi Penegakan Integritas Segala Lini Pemerintah

Kementerian PANRB
Wakil Menteri PANRB Tinjau Pemulihan Pelayanan Publik di Sumatera Utara

Wakil Menteri PANRB Tinjau Pemulihan Pelayanan Publik di Sumatera Utara

Kementerian PANRB
Isi Kuliah Umum ASN OIKN, Menteri PANRB Sampaikan IKN Sebagai Cara Baru Bernegara

Isi Kuliah Umum ASN OIKN, Menteri PANRB Sampaikan IKN Sebagai Cara Baru Bernegara

Kementerian PANRB
Matangkan Persiapan Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Optimalkan Sinergi Lintas Sektor

Matangkan Persiapan Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Optimalkan Sinergi Lintas Sektor

Kementerian PANRB
Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Penguatan Negara, SAKIP dan ZI Dorong Kinerja Berdampak

Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Penguatan Negara, SAKIP dan ZI Dorong Kinerja Berdampak

Kementerian PANRB
Jaga Kesinambungan Layanan Publik Selama Nyepi dan Idul Fitri, Pemerintah Atur Tugas Kedinasan ASN

Jaga Kesinambungan Layanan Publik Selama Nyepi dan Idul Fitri, Pemerintah Atur Tugas Kedinasan ASN

Kementerian PANRB
Wujudkan Birokrasi Efektif, Kementerian PANRB Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Akademisi

Wujudkan Birokrasi Efektif, Kementerian PANRB Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Akademisi

Kementerian PANRB
Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Jawa

Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Jawa

Kementerian PANRB
Sekolah Terintegrasi, Strategi Nasional Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas 

Sekolah Terintegrasi, Strategi Nasional Wujudkan Pemerataan Pendidikan Berkualitas 

Kementerian PANRB
Percepat Pemulihan Tata Kelola Pemerintah di Wilayah Pascabencana, Kementerian PANRB Konsolidasi dengan Kemendagri

Percepat Pemulihan Tata Kelola Pemerintah di Wilayah Pascabencana, Kementerian PANRB Konsolidasi dengan Kemendagri

Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com