Menteri Rini Dorong MPP Jadi Jembatan Pelayanan bagi Percepatan Program Prioritas Presiden
KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat.
Dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Bali, ia mengawali agenda dengan meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung yang telah menjadi pionir pelayanan publik sejak diresmikan pada 17 September 2018.
Saat ini, MPP Badung melibatkan 31 instansi dan menyediakan 152 jenis layanan administrasi, perizinan, maupun nonperizinan.
Rini mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan seluruh petugas pelayanan yang setiap hari melayani rata-rata 220 pengunjung.
“Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat,” ujarnya usai meninjau MPP Badung, Senin (4/8/2025).
Rini menambahkan, MPP memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan lima program prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat.
Baca juga: Gandeng Himbara, Danantara Kucurkan Pendanaan Rp 130 Triliun untuk Perumahan Rakyat
Seluruh program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin akses layanan yang merata dan mudah.
“MPP bisa menjadi jembatan layanan yang mendukung percepatan program Presiden. Tadi saya melihat layanan Dinas Kesehatan yang tak hanya menjalankan program Cek Kesehatan Gratis, tetapi juga memperluas cakupan ke Nak Badung Sehat. Ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden,” jelas rINI.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam kunjungan kerja ke Pulau Bali.Pada evaluasi 2024, MPP Badung kembali meraih predikat Prima dari Kementerian PANRB, melanjutkan capaian serupa pada 2023. Hal ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik di Badung dapat diselenggarakan secara cepat, transparan, ramah, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
Rini berharap keberadaan MPP dapat terus mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Badung, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mempermudah proses investasi demi memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menyoroti penerapan pakta integritas dalam proses layanan, yang tidak hanya diberlakukan kepada petugas, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan.
“MPP Badung mengajak masyarakat bersama-sama menjaga integritas dalam seluruh proses pelayanan,” imbuh Rini.
Baca juga: Kantor Diskominfo Sleman Digeledah Kejati Terkait Korupsi, Kadis: Pelayanan Publik Tetap Normal
Salah satu inovasi pelayanan yang diapresiasi Menteri Rini adalah program Jemput Bola, yang menjangkau lansia, penyandang disabilitas, dan warga di wilayah terpencil untuk mendapatkan layanan administrasi dan kependudukan. Program ini menunjukkan komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“MPP Badung menjadi contoh konkret pelayanan publik yang tak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga mendorong investasi,” kata Rini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam kunjungan kerja ke Pulau Bali.Mantan Sekretaris Kementerian PANRB itu menegaskan, keberhasilan MPP Badung merupakan hasil kolaborasi lintas instansi yang mampu mewujudkan shared outcome dalam menghadirkan pelayanan publik yang setara.
“ Reformasi birokrasi bukan sekadar dokumen. Ini soal bagaimana program-program pemerintah diorkestrasi bersama dan berdampak nyata. MPP Badung telah menunjukkan itu,” tegasnya.
Rini mengatakan, MPP Badung telah berhasil mengorkestrasi seluruh elemen secara bersama-sama dalam satu tujuan, yakni memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat.
"Dengan demikian, negara senantiasa hadir untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang semakin melayani demi kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Baca juga: Daftar UMK Bali 2025, Kabupaten Badung Tertinggi
Hadirnya MPP Kabupaten Badung dalam menyediakan kemudahan layanan pun telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah Evangeline, warga Kabupaten Badung yang datang ke MPP untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
Evangeline mengatakan bahwa kehadiran MPP menghapus sekat informasi karena memudahkan dirinya mengakses informasi mengenai kelengkapan yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha. Selain itu, berkumpulnya berbagai instansi dalam satu tempat dinilai sangat efisien.
"Rencananya saya mau mengurus NIB, dan setelah diberi informasi, saya sekalian bertanya ke Dinas Perindustrian dan BPOM. Senang banget, enggak sampai 30 menit sudah selesai. Kehadiran MPP ini sangat efektif karena tidak membuang waktu dan biaya," tutur Evangeline.
