KOMPAS.com - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah dimulai untuk menyambut siswa pada tahun ajaran baru, termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor.
Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Kementerian PANRB turut berperan dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru.
Dukungan Kementerian PANRB dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kami terus memastikan agar peran ini dapat dijalankan dengan baik,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Senin (14/7/2025).
Pernyataan tersebut ia sampaikan seusai menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor, Senin.
Baca juga: Masa MPLS, Seluruh Murid di Jateng Dapat Pengecekan Kesehatan Gratis di Sekolah
Pembukaan MPLS tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Cak Imin menekankan, berdirinya Sekolah Rakyat adalah cara cepat pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.
“Oleh karena itu, Sekolah Rakyat adalah gagasan yang sangat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua kementerian terlibat dan bergerak cepat,” ucapnya.
Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soeweno ini memiliki empat rombongan belajar dengan total 100 siswa.
Baca juga: Sekolah Rakyat di Bogor Mulai Berjalan, Masuk Asrama dan Tanpa Perundungan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berbasis asrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Tujuan utamanya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan, khususnya kelompok kurang mampu.
Saat ini, sudah ada 100 titik Sekolah Rakyat yang terdiri atas 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Dalam mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, Kementerian PANRB berperan dalam menetapkan kebutuhan dan formasi guru.
Baca juga: Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan lewat Penguatan Kelembagaan dan SDM
Mensos Gus Ipul menjelaskan bahwa penerimaan siswa di Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui tes akademik, tetapi berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang termasuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
Sistem sekolah yang berasrama ini melatih kebiasaan positif dan membangun rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
“Sekolah Rakyat membekali peserta didik dengan kurikulum nasional, khusus, dan kearifan lokal, serta membekali siswa dengan life skill,” kata Gus Ipul.
Baca juga: Gus Ipul Beberkan Fasilitas Sekolah Rakyat: Asrama Nyaman, Laptop, hingga Jas Almamater.