Menteri PANRB Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan Berkelanjutan lewat Penguatan Kelembagaan dan SDM

KOMPAS.com - Pengentasan kemiskinan ekstrem perlu didukung dengan langkah nyata, termasuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengambil peran dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru untuk program Sekolah Rakyat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan peran lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Agama (Kemenag).

Baca juga: Kemenag Cianjur soal Dana Sukarela MAN 1: Yang Sanggup Silakan, yang Tidak, Tak Masalah

Kementerian PANRB mendukung operasional sekolah rakyat dalam dua aspek, yakni penguatan kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemensos, serta fasilitasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan.

“Peran Kementerian PANRB ini harus dilaksanakan dengan baik untuk mendukung operasional sekolah rakyat agar benar-benar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan profesional,” jelas Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (9/7/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenkop PM), Jakarta, Selasa (8/7/2025).

DOK. Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Ia menjelaskan, dalam penguatan tata kelola, sekolah rakyat berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat-bangprof), bersama Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) yang telah ada.

“Dengan demikian, sekolah rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kemensos yang memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” ujar Rini.

Sebagai penguatan kelembagaan, sekolah rakyat dirancang mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan lokasi dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

“Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025, saat ini telah diusulkan 200 sekolah rakyat dengan jenjang pendidikan SMP, SMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi,” jelas Rini.

Baca juga: Dapatkah Sekolah Rakyat Memutus Rantai Kemiskinan?

Untuk pemenuhan kebutuhan guru, Kementerian PANRB bersama Kemendikbudristek berkolaborasi dalam proses pemenuhan kebutuhan guru di sekolah rakyat.

“Peran Kementerian PANRB tidak hanya memfasilitasi pemenuhan guru, tetapi juga mengawal proses seleksi yang adil, terukur, dan sesuai prinsip meritokrasi. Ini penting agar sekolah rakyat tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga memiliki guru yang kompeten dan sesuai kebutuhan lapangan,” kata Rini.