Lewat Reformasi Birokrasi, Wamen PANRB Dorong Korlantas Polri Wujudkan Pelayanan Humanis
KOMPAS.com - Kinerja Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai berkontribusi dalam membentuk wajah Polri yang humanis.
Pasalnya, layanan lalu lintas merupakan layanan kepolisian yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Peran tersebut dinilai dapat semakin diperkuat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Penguatan peran Korlantas dalam reformasi birokrasi mencakup transformasi digital layanan publik, peningkatan transparansi melalui pengawasan dan publikasi kinerja, serta pengembangan kompetensi digital SDM,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025 di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Baca juga: Korlantas Umumkan Skema Operasi Penindakan Truk ODOL
Menurutnya, di era digital saat ini, Korlantas perlu mengoptimalkan peran dalam orkestrasi data lalu lintas.
Selain itu, Korlantas juga harus proaktif dalam pengamanan serta pengaturan simpul-simpul transportasi strategis.
Korlantas juga disebut berpeluang menjadi aktor utama dalam mewujudkan tata kelola mobilitas kota cerdas ( smart city) dengan memperkuat infrastruktur digital dan meningkatkan interoperabilitas data antarinstansi.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri 2025 di Jakarta, Jumat (13/6/2025).Dalam paparannya, Purwadi menjabarkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka smart city.
Baca juga: Kabel CCTV Menjuntai di Cengkareng Diduga Picu Kecelakaan, Jakarta Smart City Lakukan Penelusuran
Salah satu pendekatannya adalah melalui pendekatan berbasis komunitas, yang dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan dukungan teknologi serta analisis data.
Dengan demikian, intervensi di lapangan tidak hanya bersifat responsif terhadap kejadian, tetapi juga bersifat preventif dan strategis, melalui pemetaan risiko serta optimalisasi sumber daya.
Purwadi menambahkan, konsep smart city membutuhkan strategi patroli kepolisian yang mengandalkan pendekatan berbasis data guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Dengan mengedepankan interoperabilitas data, pemanfaatan teknologi, serta layanan berbasis bukti (evidence-based), Polri diyakini dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.
Hal tersebut akan membantu Polri memenuhi kebutuhan publik secara proaktif dan berkelanjutan dalam konteks smart city.
Baca juga: Macet Jakarta Tak Terselesaikan Hanya dengan AI, Transportasi Publik Kunci Utama
“Semua hal tersebut akan semakin memperkuat langkah strategis Bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, melalui peran polisi yang humanis,” tegas Purwadi.
Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup perbaikan internal secara transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Langkah-langkah ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya,” pungkas Purwadi.
