Apresiasi Pelaksanaan RB di Kemenag, Menteri Rini: Birokrasi adalah Jalan Ibadah Melayani Umat

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini menghadiri acara Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama ( Kemenag) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (26/5/2025). 

Ia menyampaikan, Kick Off RB bukan sekedar agenda administratif, tetapi panggilan moral untuk menghadirkan wajah negara yang berintegritas.

“Wajah negara yang berintegritas yakni birokrasi yang hadir bukan hanya dalam data dan dokumen, tapi dalam setiap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan negara. Birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat,” ujar Rini dalam siaran persnya, Senin. 

Sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa, Kemenag harus berdiri di barisan terdepan dalam perubahan. Oleh karena itu, terdapat empat prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan RB. 

Pertama, berdampak konkret. RB harus menghasilkan perubahan yang nyata dan dirasakan masyarakat. 

Baca juga: Menpan RB Sebut Perpanjangan Usia Pensiun ASN Bisa Ganggu Anggaran dan Sistem Karier

“Ukurannya bukan hanya dokumen, laporan, atau nilai indeks, tetapi kualitas layanan dan kehidupan publik yang membaik,” jelas Rini.

Kedua, partisipatif. RB tidak boleh hanya dipahami segelintir orang. RB adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur internal dan eksternal. 

Ketiga, menghargai keberagaman, dan keempat adalah berkelanjutan. 

Pada kesempatan yang sama, Rini juga mengapresiasi Kemenag yang meraih nilai indeks RB yang lebih tinggi dari rata-rata kementerian atau lembaga (K/L). 

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenag karena selalu mendapatkan nilai RB di atas-rata-rata K/L yang lain. Tren tata kelola atau penilaian dari RB Kemenag cenderung selalu meningkat,” jelasnya. 

Baca juga: Menpan-RB Sebut Usulan Perpanjangan Pensiun ASN Bisa Ganggu Sistem Karier

Digitalisasi tata kelola

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menghadiri acara Kick Off Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung program prioritas presiden, salah satunya dengan digitalisasi tata kelola. 

Ia menyadari, ekspektasi masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan perubahan dalam tata kelola birokrasi yang berada di bawah naungannya. 

Nasaruddin menilai, pemanfaatan teknologi informasi (IT) yang tepat dapat menjadi salah satu solusi untuk melakukan pelayanan publik yang prima namun tetap efisien waktu dan sumber daya manusia (SDM). 

Dia menyebutkan, satuan kerja (satker) Kemenag termasuk yang terbesar dalam pemerintahan Indonesia. 

Baca juga: Soal Kemungkinan Seleksi CPNS 2025, Ini Jawaban Menpan-RB

“Jika kami mampu memanfaatkan IT dan beralih untuk melakukan digitalisasi, harapannya dapat menyelesaikan beragam persoalan di Kemenag dan pelayanan kepada publik pun akan menjadi lebih baik,” jelas Nasaruddin.