Menteri Rini: Transformasi Digital Pemerintah melalui AI Dorong Inovasi dan Efisiensi Layanan Publik

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor pemerintahan dapat menjadi elemen penting dalam mendukung inovasi dan efisiensi layanan publik.

Penerapan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital pemerintahan.

Namun demikian, pemerintah perlu memperkuat tata kelola untuk memastikan penerapan AI memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Baca juga: Litbang Kompas : 94,4 Persen Masyarakat Setuju Program Sekolah Rakyat

"Penguatan tata kelola data tidak hanya bertujuan mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang efektif, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat dan bertanggung jawab dalam penerapan AI,” ujar Rini melalui siaran persnya, Kamis 22/5/2025).

Upaya tersebut, lanjut dia, mencerminkan komitmen Indonesia dalam membina ekosistem tata kelola data dan teknologi yang koheren serta optimal untuk melayani warganya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Innovative, Digital and Open Government (INDIGO) Network in Southeast Asia 2025 di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Baca juga: Terapkan Inovasi Berkelanjutan, Bank Mandiri Raih 2 Penghargaan Alpha Southeast Asia 2024

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Innovative, Digital and Open Government (INDIGO) Network in Southeast Asia 2025 di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Pemerintah Indonesia menyambut baik kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan internasional sebagai bagian dari upaya memajukan penggunaan AI di sektor publik. 

Upaya ini didasarkan pada penguatan tata kelola data dan pengembangan pemerintahan digital untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab dan berdampak nyata.

"Pemerintah Indonesia menantikan diskusi yang mendalam, pertukaran pengalaman, dan kolaborasi yang lebih erat dalam mengembangkan kemajuan teknologi, khususnya di bidang pemerintahan berbasis AI," tambahnya.

Baca juga: Deretan Pejabat Mundur dan Dicopot, Ada Apa di Balik Pemerintahan Bobby Nasution?

Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak

Pada kesempatan yang sama, Direktur Digital Government Cooperation Division Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea, Park Byung Joon, menekankan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan AI.

"AI merupakan inti dari transformasi digital karena mampu menjadikan kebijakan publik lebih efisien dan terpersonalisasi sesuai kebutuhan masyarakat. AI juga mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan inklusif," jelasnya.

Mengusung tema “Governing with AI: Advancing Good Governance through AI Implementation in the Public Sector”, forum ini diharapkan menjadi ajang berbagi praktik baik penerapan AI di sektor pemerintahan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai informasi, Kemenpan-RB bekerja sama dengan OECD melalui Divisi INDIGO dan OECD Korea Policy Centre (KPC) dalam menyelenggarakan OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025. 

Baca juga: Paspor Indonesia Bisa Bebas Pergi ke 19 Negara Asia Ini Tanpa Visa

Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat kerja sama internasional serta meningkatkan peran aktif Indonesia dalam bidang pemerintahan digital, inovasi sektor publik, dan keterbukaan pemerintah.

Forum itu diikuti oleh delegasi Indonesia, perwakilan negara anggota ASEAN, negara anggota OECD, serta delegasi dari OECD.

OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025 merupakan bagian dari Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP), yang juga mendukung Global E-Leaders Initiative (GELI). 

Baca juga: Samsung Teratas, Ini 5 Vendor HP Terlaris di Asia Tenggara versi Canalys

GELI merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemimpin senior di bidang transformasi digital pemerintahan dari negara-negara Asia Tenggara dan anggota OECD. 

Dalam forum tersebut, para peserta dapat berbagi praktik baik serta memperkuat tata kelola digital, khususnya dalam pemanfaatan AI di sektor publik.