KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan.
“Kami senang dengan adanya peluang kolaborasi dunia usaha dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Di samping meningkatkan layanan kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (25/02/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa.
Baca juga: UKM Bisa Kelola Tambang, Kadin: Kalau Berhasil Manfaatnya Dirasakan Semua
Ia mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan terus berinovasi dengan memanfaatkan tren teknologi digital. Upaya ini dikebut untuk mempercepat layanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.
Untuk mempercepat upaya tersebut, kata Rini, diperlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor di instansi pemerintah.
"Percepatan itu tidak terbatas pada sinergi dan koordinasi antarinstansi pemerintah. Pihak swasta juga berpeluang berkontribusi dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintah," imbuhnya.
Baca juga: Menpan-RB Sebut Pemerintah Masih Bahas Penerapan Pola Kerja Fleksibel bagi ASN saat Libur Lebaran
Rini menekankan bahwa Kadin, sebagai wadah pengusaha Indonesia, memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama di sektor digital.
Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Kadin diharapkan berkontribusi dalam penguatan teknologi digital melalui investasi dan kemitraan.
Dukungan yang diberikan oleh Kadin bisa mencakup beberapa area strategis, antara lain penguatan teknologi digital.
Melalui investasi dan kemitraan, Kadin dapat mendukung adopsi layanan digital oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Kemudian, keamanan siber. Kadin dapat berperan dalam peningkatan kapasitas keamanan siber bagi pemerintah melalui penerapan standar industri dan partisipasi dalam forum diskusi serta simulasi mitigasi risiko serangan siber.
Baca juga: Bertemu Menhub, Menpan-RB Rini Bahas Penguatan Pelayanan Transportasi Saat Libur Lebaran
Dukungan lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital.
Kadin juga diharapkan mendukung pelatihan dan sertifikasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN), serta berkolaborasi dalam riset dan pengembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan internet of things (IoT), yang akan mempercepat efisiensi birokrasi.
“Melalui kolaborasi yang berfokus pada program dan kegiatan bersama dengan tujuan pencapaian hasil yang serupa, kami dapat mengakselerasi transformasi digital nasional demi mewujudkan birokrasi yang modern, pelayanan publik yang prima, serta iklim integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional,” ucap Rini.
Baca juga: Menpan RB Tak Bisa Intervensi Pegawai Honorer yang Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transformasi Teknologi dan Digital, Teguh Ananta Wikrama menyampaikan, pihaknya siap dalam mendukung transformasi digital pemerintah baik dari segi teknologi maupun SDM.
“Kami siap berkontribusi untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam transformasi digital pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai informasi, Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
Pembentukan Kadin bertujuan untuk mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal.