Hadiri Rapim TNI, Menpan-RB Dorong Profesionalitas dan Integritas Prajurit untuk Akselerasi Pembangunan Nasional
KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas penting dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan profesionalitas dan integritas dari setiap prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Rapim TNI 2025 menjadi momentum bagi TNI untuk meningkatkan kinerja dalam menyukseskan pembangunan nasional guna mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rini saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Baca juga: Sains Antariksa untuk Kedaulatan Negara
Di hadapan para prajurit TNI, Rini mengingatkan bahwa TNI tidak hanya bertugas menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk penguatan reformasi birokrasi yang lebih baik, serta mendukung visi misi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dituangkan dalam Asta Cita.
Dalam konteks tersebut, TNI menjadi pilar utama dalam Prioritas Nasional kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Di sisi lain, TNI juga memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025-2029 dan berbagai program prioritas presiden.
Baca juga: Siswa Aktif OSIS-Pramuka, Jadi Prioritas Jalur Prestasi SPMB Gantinya PPDB
Dalam sektor penanggulangan kemiskinan, TNI berperan membantu pemulihan wilayah pasca bencana dan mengawal pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
Selain itu, TNI juga memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting melalui pelayanan kesehatan gratis.
TNI juga turut mengawal program pemberian makanan bergizi gratis di wilayah terpencil dan pelosok dengan bantuan transportasi dan personel TNI.
Baca juga: Jelang Konser Maroon 5 di JIS, Berikut Alternatif Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas
TNI diharapkan perkuat profesionalisme
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025 di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta, Jumat (31/1/2025).Pada kesempatan tersebut, Rini berharap agar TNI memperkuat profesionalisme personel dan memperkuat kelembagaan melalui restrukturisasi, serta modernisasi organisasi sehingga mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya modernisasi proses bisnis melalui digitalisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta penyederhanaan proses kerja di lingkungan TNI.
"Dukungan TNI diperlukan dalam agenda prioritas pemerintah, terutama dalam mengawal implementasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pengentasan kemiskinan, dan program prioritas lainnya," ucap Rini.
Ia juga berharap TNI mampu mendukung dan melakukan transformasi digital di internal TNI untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan adaptif.
Keterpaduan layanan digital tidak hanya sebatas integrasi sistem, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi digital dan keamanan siber di lingkungan TNI perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta kesiapan dalam menghadapi tantangan pertahanan modern.
Lebih lanjut, Rini memberikan apresiasi terhadap beberapa capaian reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih TNI.
Baca juga: Permodalan Vs Tata Kelola Asuransi
Berdasarkan beberapa indikator pengukuran, capaian TNI secara umum sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan komitmen TNI dalam membangun reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Meski demikian, kata Rini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tetap mendorong TNI untuk memaksimalkan ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan keberlanjutan dan inovasi pelayanan publik di lingkungan TNI.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI telah dibuktikan dengan adanya 22 unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Baca juga: Kapolri Minta Polda Buat Satgas Hutan untuk Selesaikan Masalah Pidana hingga Korupsi
"Penerapan zona integritas pada unit-unit kerja strategis di TNI perlu dilakukan untuk memperkuat budaya anti-korupsi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel," tutur Rini.
