Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet, Menpan-RB Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).
Dalam sidang tersebut, Prabowo mengapresiasi kinerja setiap kementerian dan lembaga (K/L) di bawah Kabinet Merah Putih, menjelang 100 hari masa pemerintahan.
“Kita boleh bangga karena telah menunjukkan hasil yang mengarah pada sasaran-sasaran kita. Saya mengapresiasi kerja saudara-saudara semua,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (23/1/2025).
Prabowo juga menyoroti pentingnya soliditas tim dalam kabinet yang terdiri dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan rakyat.
“Ada kekompakan dan kerja sama yang baik. Walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, orientasi kita adalah kepentingan negara dan rakyat,” ucapnya.
Prabowo menekankan beberapa program prioritas, termasuk swasembada pangan, program makan bergizi gratis, serta efisiensi penggunaan anggaran.
Ia mengajak seluruh kabinet untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga: Prabowo Setujui Anggaran Rp 48,8 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Tiga program utama Kemenpan-RB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).Pada kesempatan yang sama, Menpan-RB Rini Widyantini menyoroti capaian 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang berfokus pada tiga program utama.
Tiga program tersebut, yakni penataan organisasi kementerian dan lembaga, percepatan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN), dan transformasi tata kelola pemerintahan.
Sejalan dengan upaya penataan organisasi, Kemenpan-RB berkomitmen memperkuat arsitektur tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan dinamika masyarakat.
Baca juga: Celios Sebut 5 Menteri Perlu Di-reshuffle pada 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
Rini menjelaskan bahwa revisi Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disesuaikan untuk mendukung implementasi visi Asta Cita, yang berdampak pada penyesuaian jumlah kementerian.
“Kami memperkuat arsitektur hubungan antar dan interlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya,” ujarnya setelah sidang kabinet.
"Tidak hanya berbicara tentang kelembagaan, kami memastikan ke-48 kementerian dapat bekerja efektif karena mereka inilah yang menjaga birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kami juga mengorkestrasinya agar berjalan seiring,” sambung Rini.
Baca juga: Wali Kota Lhokseumawe Terpilih: 100 Hari Fokus Tata Birokrasi dan Sampah
Peran kementerian sebagai strategic triangle
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).Rini menegaskan bahwa Kemenpan-RB bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) memainkan peran penting sebagai "strategic triangle" dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
Koordinasi tersebut bertujuan menciptakan keselarasan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola, guna menjamin terselenggaranya pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Untuk memperkuat penyelarasan kinerja antarinstansi, Kemenpan-RB terus mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( Sakip).
Rini menekankan bahwa Sakip bertujuan memfasilitasi sinergi lintas sektor, sehingga kementerian dan lembaga tidak lagi terfokus pada target masing-masing, melainkan pada pencapaian outcome pembangunan secara kolektif.
Baca juga: Update Pembangunan Tol Jogja-Solo, Ringroad Sleman Dibor 104 Titik
Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, Rini menjabarkan beberapa langkah tindak lanjut.
"Kami menetapkan Kertas Kerja Bersama antara Kemenpan-RB, Kemenkeu, dan Kementerian PPN/Bappenas yang mencakup indikator kinerja komposit lintas sektor, penentuan indikator kinerja masing-masing instansi, serta integrasi dan fleksibilitas dalam perencanaan, program, kinerja, penganggaran, dan tata kelola sesuai prioritas pembangunan," jelasnya.
"Penerapan Sakip mengharuskan setiap kementerian dan lembaga bergerak bersama untuk mencapai outcome yang ditentukan, tanpa lagi sibuk dengan target masing-masing," sambung Rini.
Baca juga: Komisi II Bakal Rapat dengan Kementerian ATR/BPN Besok, Bahas Pagar Laut
Fokus selesaikan masalah tenaga non-ASN
Selain itu, Kemenpan-RB juga fokus pada penyelesaian masalah tenaga non-ASN melalui seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK).
Dari total 1,7 juta tenaga non-ASN yang tercatat di database Badan Kepegawaian Negara (BKN), lebih dari 1,3 juta telah memenuhi syarat dalam tahap pertama seleksi PPPK.
“Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menata birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada kinerja,” ucap Menteri Rini.
Kemenpan-RB juga memperkuat transformasi digital di pemerintahan. Indonesia saat ini berada pada kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI), dan langkah strategis berikutnya adalah memperkuat infrastruktur digital untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif.
"Kami akan terus mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi antar-instansi. Tujuan kami adalah mewujudkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional," tutur Rini.
