Bertemu BPKP, Menpan-RB Bahas Akuntabilitas Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah

KOMPAS.com - Pada pekan kedua 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Rini dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membahas berbagai hal, termasuk peran BPKP dalam memastikan akuntabilitas pelaksanaan transformasi digital pemerintah.

Dijelaskan bahwa di era digital saat ini, digital public infrastructure (DPI) menjadi fondasi penting untuk membangun dan mengelola platform strategis.

Baca juga: Rayakan Hari Ibu, Ini Kisah Inspiratif 3 Ibu yang Sukses Berkarya lewat Platform Digital

DPI merupakan model arsitektur pemerintahan digital yang diadopsi secara global dengan fokus pada sistem dasar sebagai landasan pengembangan layanan publik. DPI mencakup Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital.

"DPI serta prioritas implementasi 'use case' harus diperkuat sebagai kunci percepatan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2029. Kami juga akan menyesuaikannya melalui revisi kebijakan yang ada," ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

DOK. Humas Kemenpan-RB Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini di Jakarta, Kamis (09/01/2025).

Untuk diketahui, platform strategis tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan vital masyarakat luas.

Baca juga: Menpan-RB Bertemu Mensesneg, Bahas Progres GovTech INA Digital

Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan teknologi pemerintahan ( GovTech) dengan nama INA Digital, yang secara terbatas telah meluncurkan tiga produk digital, yaitu Layanan Identitas Digital Terpadu (INApas), Portal Nasional Pelayanan Publik (INAku), dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan (INAgov).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula penguatan peran BPKP dalam mengawasi akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Ini akan mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Nomor 82 Tahun 2023, dengan fokus pada DPI, mekanisme pendanaan, dan restrukturisasi kelembagaan.

Dalam implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional, terdapat beberapa pelajaran penting yang menggarisbawahi urgensi perbaikan pada kebijakan, tata kelola kelembagaan, dan sentralisasi pendanaan.

Baca juga: Electrum Terima Pendanaan 15 Juta Dollar Australia untuk Percepat Adopsi Motor Listrik

Rini menekankan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan terus mendorong integrasi layanan digital demi mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

Menurutnya, konsep siklus hidup layanan digital akan menjadi dasar untuk menciptakan layanan yang proaktif, personal, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat.

Selain mengawasi akuntabilitas transformasi digital pemerintah, Rini juga mendorong kolaborasi BPKP dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

Baca juga: Peruri Luncurkan Website Resmi Pembelian e-Meterai bagi CASN 2024

Ia pun memberikan apresiasi atas dukungan BPKP dalam pengawalan transformasi digital pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen BPKP untuk terus mendukung transformasi digital pemerintah, termasuk melalui review kebijakan dan pendampingan akuntabilitas keuangan.