Jelang Pelaksanaan Program Makan Bergizi, Menpan-RB Tekankan Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“ Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Baca juga: Menpan-RB: Presiden Prabowo Arahkan agar Reformasi Birokrasi Bisa Berantas Korupsi

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Baca juga: AS Perbarui Definisi Makanan Sehat Setelah 30 Tahun

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

Baca juga: Pemakaian Cerdas dan Etis ChatGPT di Telepon dan WhatsApp (Bagian II-Habis)

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.