Indonesia Akselerasi Layanan dan Diplomasi di Luar Negeri lewat Digitalisasi

KOMPAS.com - Indonesia saat ini berada di titik persimpangan dan periode krusial transformasi digital pemerintah yang akan menentukan kehidupan digital bangsa beberapa dekade ke depan.

Kunci sukses transformasi digital terletak pada manajemen perubahan dan budaya di segala aspek, termasuk dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat menyapa aparatur sipil negara ( ASN) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington, Selandia Baru, Selasa (6/8/2024).

Anas mengatakan, digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan "Jalan Tol Pelayanan" dalam menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sudah Agustus, Kapan Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka? Ini Kata Kemenpan-RB dan BKN

“Digitalisasi bisa kita jadikan pendorong peningkatan kualitas layanan dan diplomasi Indonesia di luar negeri, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan,” ujar Anas lewat siaran persnya, Rabu (7/8/2024).

Dalam menyukseskan transformasi digital, tentu diperlukan kolaborasi antarinstansi dan kebijakan yang kuat untuk memberikan layanan terpadu.

"Tidak hanya kolaborasi, transformasi ini pun harus didukung oleh pola pikir digital yang maju dan dukungan talenta digital terbaik," ucapnya.

Anas mengungkapkan, arah transformasi digital Indonesia telah diakui sudah berada jalan yang tepat oleh berbagai institusi global atau praktisi digital.

Baca juga: Kemenpan-RB Rilis Syarat Terbaru Pendaftaran CPNS 2024, Simak Rinciannya!

"Namun dalam mengawal transformasi digital Kemenpan-RB pun terus mempelajari best practices digitalisasi pemerintahan di negara-negara maju, salah satunya Selandia Baru," tutur Anas.

Menurutnya, Reformasi Birokrasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Indonesia saat ini. Dengan reformasi yang efektif, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pertemuan tersebut, Anas berharap Kemenpan-RB dan KBRI Wellington bisa bekerja sama lebih baik dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi yang efektif.

“Kami juga berharap, Bapak/Ibu sekalian di KBRI Wellington dapat memberikan masukan dan perspektif baru yang konstruktif berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama bertugas di Selandia Baru,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Baca juga: Kemenpan-RB Terbitkan Kebijakan Pengadaan PNS Tahun 2024

Saat menyapa ASN di KBRI Wellington, Menteri Anas didampingi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu.

Anas juga berdiskusi dengan ASN Indonesia di Selandia Baru terkait tantangan dan peluang ASN di luar negeri, peningkatan kompetensi dan pengembangan karier, serta penerapan kebijakan terbaru dari Kemenpan-RB yang relevan dengan ASN di luar negeri.

Ada pula diskusi mengenai fasilitas dan dukungan yang tersedia untuk ASN di luar negeri, termasuk aspek kesehatan dan kesejahteraan.

Anas tidak lupa menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan kerja keras ASN yang mengabdi di luar negeri, termasuk para staf KBRI Wellington.

Baca juga: Kemenpan-RB Raih Opini WTP Ke-10 Kali, Menteri Anas: Komitmen Perbaikan Berkelanjutan

"Saya mengapresiasi kinerja para staf dalam memelihara hubungan baik antarnegara, mempromosikan budaya, perdagangan, pendidikan, dan investasi, sehingga memperkuat ikatan antara Indonesia dan Selandia Baru,” katanya.