Indonesia dan Selandia Baru Tingkatkan Kolaborasi Penguatan Kebijakan Publik, Menpan-RB Soroti Adopsi Praktik Terbaik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi Department of Prime Minister and Cabinet (DPMC) di Selandia Baru, Selasa (6/8/2024).KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi Department of Prime Minister and Cabinet (DPMC) di Selandia Baru pada hari kedua kunjungan kerjanya, Selasa (6/8/2024).
Selama kunjungan tersebut, Anas berdiskusi dengan DPMC mengenai proses perumusan dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Selandia Baru.
"Di DPMC, kami mempelajari tentang proses kebijakan publik dan bagaimana memantau strategi kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga di Selandia Baru," katanya setelah pertemuan di Wellington, Selandia Baru, Selasa.
Anas juga menjelaskan bahwa delegasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama DPMC membahas peran teknologi dan digitalisasi dalam reformasi birokrasi, termasuk tantangan yang dihadapi selama proses reformasi di Selandia Baru.
DPMC memaparkan fungsi The Policy Project dalam memberikan saran mengenai kebijakan publik kepada kabinet dan menjelaskan kerangka kerja kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet, termasuk asesmen kapasitas untuk memastikan kualitas saran kebijakan.
"Kami juga berdiskusi tentang bagaimana pemerintah Indonesia dapat mengadopsi kerangka kerja yang digunakan oleh Pemerintah Selandia Baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kinerja instansi pemerintah," ucap Anas.
Dalam kesempatan tersebut, Anas juga mempresentasikan reformasi birokrasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Salah satu fokus utama Kemenpan-RB adalah transformasi tata kelola, digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) agar birokrasi menjadi lebih berdampak, cepat, lincah, dan berbasis data.
Baca juga: Pj Gubernur Zudan Paparkan Digitalisasi Reformasi Birokrasi yang telah Diterapkan di Pemprov Sulsel
Mempelajari proses kebijakan publik
Pada kesempatan yang sama, Deputy Chief Executive Policy Advisory Group Janine Smith mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan peluang untuk kedua negara belajar satu sama lain dalam meningkatkan kualitas kebijakan.
"Ini adalah kesempatan untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas kebijakan di Selandia Baru dan Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Principal Advisor The Policy Project, Helen Lockyer mengungkapkan harapannya agar diskusi ini dapat berlanjut.
Baca juga: Soal Makan Gratis Rp 7.500, Tim Prabowo Bantah Pernah Diskusi dengan Ekonom Heriyanto Irawan
"Diskusi hari ini dapat terus dilanjutkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kapabilitas kebijakan di Selandia Baru dan Indonesia," tuturnya.
