Perkuat Kolaborasi Penerapan Manajemen Kinerja, Pemerintah RI dan Selandia Baru Duduk Bersama
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja New Zealand Public Service Commission (NZPSC), di Wellington, Senin (5/8/2024).
KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja New Zealand Public Service Commission (NZPSC) di Wellington, Senin (5/8/2024).
Dalam diskusi tersebut, Anas mempelajari manajemen kinerja dan desain organisasi pemerintahan yang diterapkan di Negeri Aotearoa tersebut.
"Hari ini saya baru dari salah satu komite yang menangani kepegawaian di New Zealand,” ungkapnya dalam siaran persnya, Senin.
Anas mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak informasi terkait pengelolaan kinerja, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga manajemen talenta yang memungkinkan non-ASN bisa masuk di pemerintahan New Zealand.
Untuk diketahui, NZPSC memiliki tugas dalam pengawasan dan regulasi. Komisi ini bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelayanan publik di New Zealand.
NZPSC mengatur standar perilaku dan kinerja bagi pegawai negeri serta memastikan pelayanan publik disampaikan secara efisien dan efektif.
Baca juga: Menpan-RB Dukung Penguatan Kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
Dalam pertemuan tersebut, Anas menyebutkan, Indonesia tengah berfokus pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency.
Dalam hal kepegawaian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga telah melakukan penyederhanaan proses bisnis.
"Penyederhanaan ini mencakup beberapa layanan utama, yaitu layanan kenaikan pangkat, layanan pensiun, serta layanan pindah instansi," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, periodisasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) ditetapkan sebanyak enam kali dalam setahun.
Kemenpan-RB juga telah melakukan penyederhanaan jabatan dari 3.414 klasifikasi menjadi tiga klasifikasi. Hal ini berdampak pada kelincahan mobilitas ASN.
Transformasi pengelolaan ASN
Lebih lanjut, Anas menjelaskan gebrakan yang telah dilakukan pemerintah terkait transformasi pengelolaan ASN.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki Undang-undang ASN (UU Nomor 20 Tahun 2023) yang baru yang meliputi tujuh agenda utama yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem ASN agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nasional.
Adapun tujuh agenda utama tersebut, di antaranya transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilitas talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi; penataan tenaga non-ASN; reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; serta penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja New Zealand Public Service Commission (NZPSC), di Wellington, Senin (5/8/2024).
Sementara itu, dalam hal rekrutmen, seleksi CASN berbasis daring kini dilengkapi live score, untuk memastikan transparansi dan keadilan.
"Tidak ada lagi titipan orang dalam. Semua proses murni berdasarkan kompetensi dan integritas peserta," tutur Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Dalam pertemuan tersebut, Anas juga menjabarkan transformasi digital melalui GovTech (INA Digital) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Sudah Agustus, Kapan Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka? Ini Kata Kemenpan-RB dan BKN
"Dalam jangka pendek, pada 2024, Govtech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan," jelasnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menambahkan, ke depan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.
Layanan terpadu dalam satu portal itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, baik sejak lahir hingga tutup usia.
Sebagai informasi, pada inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanannya pada Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan.
Peluncuran awal portal layanan terpadu tersebut direncanakan pada triwulan III-2024 serta memastikan keberlanjutannya ke depan.
Usai pertemuan itu, Head of Service NZPSC and Public Service Commissioner Heather Baggott menyampaikan, diskusi tersebut sangat menarik bagi dirinya.
Baca juga: Lewat Satu Data Indonesia, Menpan-RB Dorong Rakyat Rasakan Kemudahan Data
Heather berharap, pertemuan itu menghasilkan banyak hal yang dapat dipelajari, terutama terkait digitalisasi dalam pemerintahan.
"Kami telah bertukar berbagai gagasan yang sangat menarik dan bagaimana kami melakukan digitalisasi pemerintahan serta aspek-aspek yang akan dikerjakan mendatang. Saya berharap, kami juga belajar dari para delegasi Indonesia," katanya.
