Kemenpan-RB Raih Opini WTP Ke-10 Kali, Menteri Anas: Komitmen Perbaikan Berkelanjutan

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2023. Ini adalah kesepuluh kalinya Kemenpan-RB mendapatkan WTP secara berturut-turut.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2023 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Isma Yatun menyerahkan LHP LKPP 2023 kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang meraih opini WTP tahun ini.

Baca juga: Jokowi Akan Groundbreaking Lima Proyek IKN Pekan Depan, Milik BCA hingga Swissbell

"Saya sering sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban kita semua dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik. Ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita harus menyadari bahwa setiap tahun anggaran ini pasti akan diaudit dan diperiksa," ucap Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (230/7/2024).

Jokowi juga menekankan pentingnya fokus pada hasil dan capaian yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan kemajuan negara, bukan hanya terfokus pada prosedur.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa transformasi digital dapat mendukung peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Baca juga: Anggaran Bapanas Dipangkas untuk Program Makan Siang Gratis

Transformasi digital akan memfasilitasi pelayanan yang terintegrasi serta penyederhanaan tata kelola pemerintahan.

Meski meraih prestasi tersebut, Anas menegaskan bahwa Kemenpan-RB dan jajarannya tidak akan berpuas diri. Capaian ini menjadi momentum untuk terus melakukan perbaikan.

"Opini WTP ini menjadi refleksi bagi kami di Kemenpan-RB untuk menggunakan APBN secara baik dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kami percaya bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.