Bertemu ASN Se-Sulsel, Menpan-RB Dukung Penguatan Digitalisasi hingga Reformasi Birokrasi

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat acara Sapa ASN Sulawesi Selatan, Jumat (19/7/2024).

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Abdullah Azwar Anas bertemu sekaligus mengajar para aparatur sipil negara ( ASN) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel).

Dalam kesempatan tersebut, Anas berbicara soal pentingnya penggunaan digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

“Bapak Presiden sudah banyak meresmikan jalan tol fisik, dan ini saatnya kita membangun jalan ‘Jalan Tol Pelayanan Publik’ melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden,” jelasnya saat Sapa ASN Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/7/2024).

Menurutnya, tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan.

"Ke depan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)," ucapnya.

Saat ini pun Indonesia telah memiliki GovTech “INA Digital” di bawah naungan Peruri yang merupakan adaptasi dari success story GovTech dari negara Top 20 E-Government Development Index (EGDI).

INA Digital sebagai menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia diyakini dapat mewujudkan pelayanan publik yang berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif.

"Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan mendatangkan berbagai dampak positif lainnya," sambungnya.

"Dalam jangka waktu singkat, tepatnya pada 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, serta integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan," sambungnya.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat acara Sapa ASN Sulawesi Selatan, Jumat (19/7/2024).

Birokrais penting untuk keberhasilan negara

Di hadapan para ASN Sulsel, Anas menjelaskan, birokrasi merupakan mesin yang menentukan keberhasilan suatu negara.

"Oleh karena itu, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penuntasan berbagai permasalahan lain yang kita hadapi," lanjutnya.

Soal capaian Reformasi Birokrasi, Menteri Anas mendorong agar jajaran ASN di pemerintahan Sulsel meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

"Indeks RB Pemprov Sulsel berada jauh di atas nilai rata-rata RB pemprov secara nasional. Namun, untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemprov Sulsel masih berada di bawah nilai rata-rata SAKIP pemprov secara nasional," ungkapnya.

“Indeks RB Pemprov Sulsel terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Puncaknya pada 2023, indeks RB Pemprov Sulsel mencapai predikat BB. Sedangkan, nilai SAKIP Pemprov Sulsel pada 2023 predikat B,” ucapnya.

Dia pun berpesan agar pemerintah terus memperkuat birokrasi dengan merekrut 22.723 talenta digital dan 794 auditor. Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik melalui teknologi dan pengawasan yang lebih ketat.

Provinsi Sulsel terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

Ada sejumlah kota dan kabupaten di Sulsel yang telah menerapkan MPP Digital, di antaranya Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, dan Kabupaten Gowa.

Beberapa kabupaten dan kota lainnya juga telah mengajukan peminatan untuk menerapkan MPP Digital, antara lain Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Parepare.

Pada sektor layanan pengaduan pelayanan publik, data Lapor! pada 2023 menunjukan total laporan untuk wilayah Provinsi Sulsel sebanyak 56 laporan, dengan persentase tindak lanjut sebesar 98 persen.

Tiga topik laporan terbanyak se-Sulsel, antara lain hak pekerja, infrastruktur jalan, dan izin pertambangan.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Provinsi Sulsel terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan MPP Digital.

"Dengan demikian, masyarakat merasakan kemudahan dalam mengurus pelayanan. Kami berharap seluruh upaya kami dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat," ucapnya.