KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo di Singapura, Rabu (10/7/2024).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas dan bertukar pengalaman terkait implementasi pelayanan publik berbasis digital di kedua negara.
Menpan-RB Anas mengatakan, pengalaman Singapura yang telah disampaikan oleh Menteri Teo hampir sama dengan yang dikerjakan Indonesia.
Ia mengatakan, Singapura membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan integrasi dari sistem digital pemerintah.
"Perlu waktu, kesungguhan, dan kerja keras agar pengintegrasian sistem digital di pemerintah bisa sukses,” terang Anas usai kunjungannya ke Kementerian Pembangunan Digital dan Informasi Singapura.
Baca juga: Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital
Adapun topik utama dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Lalu strategi nasional pemerintahan digital Indonesia dan strategi "Smart Nation" Singapura.
Untuk diketahui, Singapura merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi pola pikir digital dalam melakukan transformasi pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan layanan publik yang berorientasi kebutuhan masyarakat atau citizen-centric.
Negara tersebut memiliki Portal Pelayanan Publik Nasional bernama LifeSG. Portal yang memberikan layanan dan terintegrasi dengan informasi pemerintah ini dikelola oleh GovTech bernama Smart Nation Singapore.
“Saya yakin pengalaman Pemerintah Singapura dapat memberikan wawasan bagaimana strategi percepatan transformasi digital dilakukan secara terpadu dalam mendorong transformasi digital di Indonesia,” ungkapnya.
Anas memaparkan, saat ini, Kemenpan-NRB mendapatkan mandat pada level strategis untuk kebijakan tata kelola pemerintahan, kelembagaan, reformasi birokrasi, manajemen aparatur, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Dalam lima tahun terakhir, kata Anas, beberapa kebijakan pemerintah digital yang didorong oleh Kemenpan-RB telah membuahkan hasil peningkatan indeks E-Government Development Index (EGDI) Indonesia dari peringkat ke-107 menjadi ke-77 pada 2022.
Kemajuan lainnya yang dialami Indonesia adalah telah ditetapkannya Peraturan Presiden untuk melahirkan GovTech Indonesia, yakni INA Digital.
GovTech ini akan mengoordinasi upaya interoperabilitas data dan layanan lintas kementerian sehingga tidak lagi tersekat-sekat berdasarkan instansi.
Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga akan meluncurkan fase pertama portal pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan publik prioritas dan Digital Public Infrastructure pada September 2024.
“Pertemuan ini dapat mempererat hubungan dan saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif demi kesejahteraan masyarakat kita, serta membuka peluang kerjasama Indonesia-Singapura dalam aspek pemerintah digital,” ujar Menteri Anas.