Kemenpan-RB Paparkan 3 Skema Pemindahan ASN ke IKN

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

KOMPAS.com - Pemerintah terus merampungkan skema pemindahan aparatur sipil negara ( ASN) ke Ibu Kota Nusantara ( IKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

Dia mengatakan, saat ini semua skema telah disiapkan dan didetailkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memberikan arahan secara detail, sehingga kinerja birokrasi di IKN bisa optimal.

“Dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi sumber daya manusia (SDM) ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara.

Pertama, pemindahan ASN ke IKN secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian.

“Penapisan kelembagaan ini penting, seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, karena akan menjamin terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon I pada 38 K/L, 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lagi,” ujar Anas.

“Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapatkan tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan (Menkeu),” imbuhnya.

Cara kedua, lanjut Anas, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi.

Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di instansi pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.

“Jadi, rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN. Sebagai contoh, Kementerian Kesehatan (Kemenkeu) tahun ini merekrut sekian CPNS, dan Pak Menkes sudah mengalokasikan untuk IKN," jelasnya.

"Jadi selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, di IKN secara khusus juga sudah dihitung alokasinya,” sambung Anas.

Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN yang ada, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.

“Ini menjadi kesempatan bagi putra-putri Kaltim untuk terlibat dan mendedikasikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa, salah satunya melalui IKN,” ujar Anas.

Cara ketiga, Anas melanjutkan, adalah dengan mutasi pegawai dari pemda di sekitar IKN. Pemda bisa mengajukan pindah apabila merasa ada formasi yang dibutuhkan di IKN.

“Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.

Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, papar Anas, dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

“Lowongan pegawai ASN pada OIKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya, status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi pegawai OIKN atau K/L di IKN,” ujar Anas.

Anas juga menyampaikan progres jumlah ASN yang akan pindah ke IKN, yang tentunya berdasarkan ketersediaan hunian.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga November 2024. Dari 47 tower itu, 29 tower akan diisi ASN, sebagian lainnya diisi TNI/Polri," ungkapnya.

Menurut penuturannya, dari 29 tower untuk ASN, progresnya saat ini akan dibangun 8 tower dengan total 48 unit pada Juli 2024. Pada September 2024, jumlahnya bertambah menjadi 14 tower dengan 840 unit. Hingga November 2024, jumlahnya ditambah menjadi 7 tower dengan 420 unit.

"JPT Madya (eselon I) akan diberikan 1 unit. Bagi ASN yang belum berkeluarga, 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN," ucapnya.

Anas menegaskan, pihaknya telah membuat skenario detail untuk ASN yang akan pindah by name. Jadi, setiap data kementerian yang akan pindah sudah disesuaikan dengan ketersediaan hunian.

“Misalnya Kementerian Kemaritiman pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian, sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kemendagri ada 70 unit hunian pada September dan 28 unit hunian di bulan November,” ujarnya.

Di samping itu, sambung dia, pemerintah juga telah membuat skenario terkait sistem kerja dan tempat kerja bagi ASN yang juga telah dibahas bersama Menteri PUPR.

“Misalnya ada 4 gedung kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” ucapnya.