Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Di masing-masing MPP tersebut, terdapat ratusan layanan yang tersedia untuk warga dalam satu tempat. Dengan penambahan jumlah MPP baru tersebut, kini ada 206 MPP se-Indonesia.

“Yang patut kita syukuri, sekarang jumlah MPP semakin banyak di luar Jawa sehingga pelayanan publik ekselen tidak hanya terpusat di Jawa,” ujarnya dalam Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Anas mengatakan capaian itu membuktikan bahwa konsep Indonesia-sentris tidak hanya terkait infrastruktur fisik, tetapi juga terkait pelayanan publik. 

Dia menegaskan, kehadiran pusat pelayanan publik tersebut meminta pemerintah daerah (pemda) mengedepankan fungsi pelayanan, salah satunya dengan melakukan survei kepada publik untuk memantau kinerja pelayanan.

Baca juga: Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

“Oleh karena itu, harapan saya nanti bapak bupati, ibu bupati, wali kota, lakukan survei setiap enam bulan minimal, melakukan survei kepada publik melalui lembaga survei apakah meningkat kepuasan rakyat dengan adanya MPP ini,” ujarnya dalam siaran pers.

Untuk memastikan hal tersebut, Anas juga meminta jajaran di Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB melakukan survei dan turun langsung ke lapangan dan melihat indikator-indikator pelayanan publik berjalan dengan baik atau tidak. 

“Maka jika MPP telah diresmikan dan fungsi-fungsi pelayanan nanti, bapak atau ibu bupati kerjakan, tetapi kepuasan publik kepada Bapak masih belum naik berarti ini ada sesuatu,” tuturnya. 

Anas menyampaikan, dia telah meninjau langsung beberapa MPP yang telah diresmikan secara online. 

Mantan Bupati Banyuwangi itu pun mendorong setiap daerah tetap memenuhi syarat-syarat dan indikator MPP. 

Baca juga: Sambangi Silicon Valley, Menpan-RB Ajak Diaspora Berdialog soal SPBE dan GovTech

“Dengan demikian, yang kami resmikan ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Harapan kami ke depan bisa berfungsi dengan baik,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dari hasil pemantauan kinerja MPP pada 2023, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan MPP. 

Untuk itu, pemda direkomendasikan lebih proaktif dalam melibatkan berbagai instansi vertikal agar turut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP.

Anas juga mengapresiasi 15 kepala daerah yang telah menghadirkan MPP di daerahnya. 

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu berharap, MPP tersebut dapat memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. 

“Buat seluruh masyarakat, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para sekretaris daerah, dan teman-teman forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) yang hari ini mengikuti secara online di 15 kabupaten/kota tadi kami ucapkan selamat,” katanya. 

Baca juga: ASN Pindah ke IKN Bisa Naik Jabatan, MenPAN-RB Siapkan Insentif

Anas menegaskan, sekarang adalah waktunya para pejabat memberikan pelayanan karena pelayanan publik adalah inti dari pemerintahan dan puncak dari kesibukan birokrasi adalah pelayanan publik. 

Adapun ke-15 MPP yang diresmikan, yaitu:

1. Kabupaten Labuhan Batu Utara: 31 instansi dan 160 layanan
2. Kabupaten Tanah Datar: 14 instansi dan 103 layanan
3. Kabupaten Kampar: 17 instansi dan 264 layanan
4. Kabupaten Muaro Jambi: 18 instansi dan 99 layanan
5. Kabupaten Rejang Lebong: 25 instansi dan 95 layanan
6. Kabupaten Bogor: 28 instansi dan 86 layanan
7. Kabupaten Indramayu: 31 instansi dan 160 layanan
8. Kabupaten Jombang: 12 instansi dan 52 layanan
9. Kabupaten Mojokerto: 29 instansi dan 155 layanan
10. Kota Bima: 13 instansi dan 76 layanan
11. Kabupaten Timor Tengah Selatan: 19 instansi dan 140 layanan
12. Kabupaten Gunung Mas: 22 instansi dan 123 layanan
13. Kabupaten Buton: 11 instansi 76 layanan
14. Kabupaten Kolaka: 13 instansi dan 99 layanan
15. Kabupaten Luwu: 17 instansi dan 102 layanan.