Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer

Kompas.com - 01/04/2024, 16:20 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.DOK. Humas Kemepan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menyerahkan izin formasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebanyak 40.541 calon aparatur sipil negara (CASN).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.462 adalah CASN dan 25.079 adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan beberapa poin penting terkait formasi tersebut.

Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya (menyelesaikan kebutuhan) tenaga non-ASN atau honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek, (serta penempatan) formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di pemerintah daerah (pemda),” ujarnya setelah bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Senin (1/4/2024).

Baca juga: 6 Posisi di Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Butuh Banyak SDM, Terbuka bagi Fresh Graduate

Poin kedua, lanjut Anas, adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi, termasuk para dosen.

Anas menyatakan bahwa alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri selama beberapa tahun terakhir sangat terbatas. Padahal, di sisi lain, jumlah mahasiswa terus meningkat.

Ia berharap pada 2024, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, formasi untuk dosen dapat dioptimalkan.

“Sudah kami diskusikan detail dengan Pak Nadiem Makarim, termasuk kami memberi saran soal beberapa teknis seleksi agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara optimal,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Baca juga: Keindahan Masjid Negara IKN, Berkubah Sorban dan Dikelilingi Air

Poin ketiga, lanjut Anas, adalah pemenuhan formasi untuk penempatan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anas menegaskan bahwa arah kebijakan pengadaan CASN 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan (nakes), serta menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Kebijakan selanjutnya adalah merekrut fresh graduate atau melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), serta mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

Apresiasi upaya Kemenpan-RB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.
DOK. Humas Kemenpan-RB Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenpan-RB dalam upaya penataan manajemen SDM di sektor pendidikan.

“Terima kasih kepada Kemenpan-RB yang terus berkolaborasi bersama terkait penataan SDM,” ucapnya.

Nadiem secara khusus menyoroti beberapa hal, seperti penuntasan tenaga non-ASN atau honorer dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah sangat mendesak.

Baca juga: 12 PTN Vokasi Ditargetkan Bisa Wujudkan Kampus Ramah Lingkungan

Sebab, selama 10 tahun terakhir penambahan alokasi formasi sangat terbatas, sementara gelombang pensiun tenaga pendidikan sangat besar dan kebutuhan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mahasiswa.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemenuhan nakes di fasilitas kesehatan (faskes) Kemendikbudristek, seperti klinik, poliklinik, rumah sakit (rs) pendidikan, dan rs gigi dan mulut di lingkungan perguruan tinggi negeri (PTN).

"Kebutuhan ini memang sudah cukup darurat, (terutama) kebutuhan untuk formasi dosen. Ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan juga meningkatkan kualitas kinerja kementerian kita," jelas Nadiem.

Terkini Lainnya
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Kementerian PANRB
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global
Kementerian PANRB
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja
Kementerian PANRB
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Kementerian PANRB
Menpan-RB Anas Apresiasi ASN yang Tetap Berikan Pelayanan Saat Lebaran
Menpan-RB Anas Apresiasi ASN yang Tetap Berikan Pelayanan Saat Lebaran
Kementerian PANRB
Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi
Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi "Role Model" Keterpaduan Layanan Digital
Kementerian PANRB
Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama
Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama
Kementerian PANRB
Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes
Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes
Kementerian PANRB
Kemenpan-RB Tetapkan 110.553 Formasi Kemenag, Terbesar Sepanjang Sejarah
Kemenpan-RB Tetapkan 110.553 Formasi Kemenag, Terbesar Sepanjang Sejarah
Kementerian PANRB
Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer
Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer
Kementerian PANRB
Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP
Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP
Kementerian PANRB
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB
Kementerian PANRB
Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat
Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat
Kementerian PANRB
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kemenpan-RB Terima Hasil Review LKjPP dari BPKP
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kemenpan-RB Terima Hasil Review LKjPP dari BPKP
Kementerian PANRB
Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional
Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke