Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP

Kompas.com - 30/03/2024, 21:29 WIB
Hotria Mariana,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas  saat menghadiri penyerahan kapal rampasan Kementerian KP ke negara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dok. Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat menghadiri penyerahan kapal rampasan Kementerian KP ke negara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang berdampak nyata kepada masyarakat.

Program yang diapresiasi tersebut adalah penyerahan hasil rampasan negara kepada sejumlah pemerintah daerah (pemda), salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kementerian KP juga intens mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di sana.

Anas mengatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menilai akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga, serta mengukur nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang didasarkan pada sejumlah kriteria, seperti dampak terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Baca juga: e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

“Saya ke sini untuk melihat kebijakan kementerian yang berdampak langsung kepada rakyat, bukan kegiatan yang tidak berdampak. Saya melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri KP sangat bagus, langsung berdampak menggerakkan ekonomi rakyat, yang ujungnya adalah penurunan kemiskinan sesuai dengan RB berdampak,” kata Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/3/2024).

Pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara, lanjut Anas, dapat memberikan dampak yang luar biasa, dimulai dari peningkatan jumlah tangkapan ikan. Hal ini akan mendorong roda perekonomian, khususnya bagi kelompok nelayan.

Anas juga mengapresiasi langkah Kementerian KP dalam memberikan program-program bermanfaat kepada masyarakat. Ia berharap, program-program tersebut dapat diperluas dan dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Baca juga: Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat

Pada kesempatan yang sama, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kapal ikan tersebut berasal dari barang rampasan yang telah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Kementerian KP memiliki kebijakan bernama “Tangkap-Manfaat”, yaitu menyerahkan kapal rampasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Dulu, kapal rampasan ditenggelamkan. Namun, sekarang kami bekerja sama dengan kejaksaan untuk menyerahkannya kepada nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Kapal yang sudah selesai (diproses) kami serahkan saja ke pemda untuk nelayan," kata Trenggono.

Trenggono menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada penegakan hukum yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan ke nelayan. Hal ini pun diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Terkini Lainnya
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Kementerian PANRB
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global
Kementerian PANRB
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja
Kementerian PANRB
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Kementerian PANRB
Menpan-RB Anas Apresiasi ASN yang Tetap Berikan Pelayanan Saat Lebaran
Menpan-RB Anas Apresiasi ASN yang Tetap Berikan Pelayanan Saat Lebaran
Kementerian PANRB
Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi
Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi "Role Model" Keterpaduan Layanan Digital
Kementerian PANRB
Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama
Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama
Kementerian PANRB
Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes
Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes
Kementerian PANRB
Kemenpan-RB Tetapkan 110.553 Formasi Kemenag, Terbesar Sepanjang Sejarah
Kemenpan-RB Tetapkan 110.553 Formasi Kemenag, Terbesar Sepanjang Sejarah
Kementerian PANRB
Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer
Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer
Kementerian PANRB
Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP
Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP
Kementerian PANRB
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB
Kementerian PANRB
Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat
Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat
Kementerian PANRB
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kemenpan-RB Terima Hasil Review LKjPP dari BPKP
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kemenpan-RB Terima Hasil Review LKjPP dari BPKP
Kementerian PANRB
Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional
Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke