Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memerintahkan kepada semua kementerian/lembaga (K/L) untuk segera mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan melalui Application Programming Interface (API)/Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP) untuk disambungkan pada portal nasional paling lambat Mei 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas usai rapat bersama Presiden Jokowi terkait percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Pada Perpres Nomor 82 Tahun 2023, kita sudah punya GovTech dan Presiden sudah memberikan nama INA Digital," sebut Anas lewat siaran persnya, Rabu (27/3/2024).

"Memang ada kendala pemahaman karena mengintegrasikan berbagai aplikasi ternyata tidak mudah karena setiap kementerian lembaga punya konsultan dan ahli IT masing-masing, lanjutnya.

Bersyukurnya, sebut dia, hal itu mulai terpecahkan lewat single sign-on (SSO) INA Pass yang akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di pemerintah.

"Presiden meminta selambat-lambatnya pengintegrasian selesai pada Mei nanti," jelas Anas.

Pengintegrasian layanan pada satu portal menurut Anas sangat diperlukan. Hal tersebut berkaca dari kondisi saat ini ketika masyarakat harus mengunduh aplikasi untuk setiap layanan.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah.

"Jadi rakyat ini sibuk, banyak aplikasi bukannya lebih mudah tapi rakyat harus mengunduh satu-satu. Misal pertanahan harus unduh aplikasi Kementerian ATR/BPN, kesehatan unduh aplikasi Kementerian kesehatan, dan seterusnya," ujarnya.

Ke depan, dia menjelaskan, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh berbagai aplikasi tersebut. Berbagai layanan dengan akses SSO lewat pemanfaatan sertifikat elektronik bisa dilakukan sekali saja dalam satu portal untuk berbagai layanan.

"Nah, kalau ini selesai, Insya Allah Mei atau Juni untuk memperoleh Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat tidak harus ke kelurahan, ke desa cukup pakai biometrik, nanti akan dapat IKD. Ini lompatan yang sangat besar dan atas arahan Bapak Presiden, kendala-kendalanya segera dieksekusi," katanya.

Anas menambahkan, dalam jangka pendek, tepatnya triwulan III-2024, akan diluncurkan sembilan layanan prioritas terpadu, yakni layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan bantuan sosial.

Kemudian, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.

Sembilan layanan prioritas itu merupakan fondasi strategi digitalisasi pemerintahan ke depan.

Sementara itu, dalam jangka menengah, fokus akan diberikan pada layanan yang terintegrasi, akses yang merata dan inklusif, serta teknologi yang ramah pengguna.

Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan Indeks Perkembangan Pemerintahan Digital (E-government Development Index), Indeks Persepsi Korupsi, dan alat ukur kemajuan lainnya.

Anas menjelaskan, semua itu dilakukan dengan tujuan utama untuk membangun birokrasi yang efisien dan efektif, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Tentunya ini best practice dari sejumlah kisah sukses digitalisasi dari negara-negara lain, seperti India, Estonia, dan Tiongkok yang memberikan inspirasi tentang potensi transformasi digital dalam mempercepat pembangunan," tuturnya.