Menpan-RB Jalankan Evaluasi Seleksi CASN 2023 untuk Sempurnakan Rekrutmen 2,3 Juta ASN pada 2024

KOMPAS.com -  Rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara ( CASN) pada 2023 hampir rampung. Sejumlah proses yang dalam penyelesaian diantaranya penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIP PPK) yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi dan perbaikan yang mengacu pada seleksi CASN 2023.

Evaluasi seleksi CASN 2023, sebutnya, diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024 yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN.

“Intinya, Kemenpan-RB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi,” ujar Anas melalui keterangan persnya, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Bertemu DPR RI, Menpan-RB Bahas Progres RPP Manajemen ASN hingga Tenaga Honorer

Hal tersebut diungkapkannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu.

Ada sejumlah hasil evaluasi yang disorot Anas, di antaranya belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah.

Bahkan, lanjut dia, banyak tenaga non- ASN yang mengajukan komplain kepada Kemenpan-RB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada seleksi CASN 2023.

“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( PPPK), sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkap Anas.

Secara nasional, Kemenpan-RB telah menetapkan kebutuhan ASN pada 2023 sebesar 1.030.751 orang. Namun, tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Kunjungi Kementerian KP, Menpan-RB Dukung Transformasi Digital di Bidang Kelautan dan Perikanan

Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 atau sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.

Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya.

“Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka pada 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” ungkap Anas.

DOK. Kemenpan-RB Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Kurangnya formasi dan pemenuhan tersebut diharapkan bisa diperbaiki saat seleksi pada 2024. Anas pun mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan kebutuhan jabatan.

Baca juga: Buka Rakernis BP2MI, Menpan-RB Ingatkan soal Akselerasi Digitalisasi Pemerintah hingga Netralitas ASN

Evaluasi selanjutnya adalah belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN.

Sementara untuk formasi khusus PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar, ternyata banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN.

“Beberapa catatan evaluasi rekrutmen CASN 2023 kami perbaiki untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN ke depan,” ujar Menteri Anas.

Sementara dari sisi teknis pelaksanaan CASN 2023, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, ada panitia seleksi instansi yang tidak akurat dalam melakukan verifikasi data peserta.

Baca juga: Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI

“Proses pengisian daftar riwayat hidup juga terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta,” jelas Haryomo.

Sebagai informasi, progres pengisian DRH pada PPPK guru, baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi.

Sedangkan untuk PPPK teknis, dari total 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH.

Sementara itu, dari 126.212 peserta yang lolos PPPK tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru sebanyak 76.121 peserta.

Adapun rangkaian proses akan diselesaikan sampai dengan 13 Februari 2024 untuk akhir penetapan NIP PPK.

Baca juga: Dorong Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, Menpan-RB Terima Penghargaan R Soeprapto dari Kejaksaan Agung