Menpan-RB Jalankan Evaluasi Seleksi CASN 2023 untuk Sempurnakan Rekrutmen 2,3 Juta ASN pada 2024

Kompas.com - 17/01/2024, 16:56 WIB
A P Sari

Penulis

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

KOMPAS.com -  Rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara ( CASN) pada 2023 hampir rampung. Sejumlah proses yang dalam penyelesaian diantaranya penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIP PPK) yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi dan perbaikan yang mengacu pada seleksi CASN 2023.

Evaluasi seleksi CASN 2023, sebutnya, diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024 yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN.

“Intinya, Kemenpan-RB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi,” ujar Anas melalui keterangan persnya, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Bertemu DPR RI, Menpan-RB Bahas Progres RPP Manajemen ASN hingga Tenaga Honorer

Hal tersebut diungkapkannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu.

Ada sejumlah hasil evaluasi yang disorot Anas, di antaranya belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah.

Bahkan, lanjut dia, banyak tenaga non- ASN yang mengajukan komplain kepada Kemenpan-RB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada seleksi CASN 2023.

“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ( PPPK), sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkap Anas.

Secara nasional, Kemenpan-RB telah menetapkan kebutuhan ASN pada 2023 sebesar 1.030.751 orang. Namun, tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Kunjungi Kementerian KP, Menpan-RB Dukung Transformasi Digital di Bidang Kelautan dan Perikanan

Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 atau sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.

Dari keseluruhan formasi, sebanyak 20.890 formasi diisi CPNS. Adapun 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya.

“Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka pada 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” ungkap Anas.

Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).DOK. Kemenpan-RB Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI dengan Menpan-RB di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Kurangnya formasi dan pemenuhan tersebut diharapkan bisa diperbaiki saat seleksi pada 2024. Anas pun mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan kebutuhan jabatan.

Baca juga: Buka Rakernis BP2MI, Menpan-RB Ingatkan soal Akselerasi Digitalisasi Pemerintah hingga Netralitas ASN

Evaluasi selanjutnya adalah belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN.

Sementara untuk formasi khusus PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar, ternyata banyak yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN.

“Beberapa catatan evaluasi rekrutmen CASN 2023 kami perbaiki untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN ke depan,” ujar Menteri Anas.

Sementara dari sisi teknis pelaksanaan CASN 2023, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, ada panitia seleksi instansi yang tidak akurat dalam melakukan verifikasi data peserta.

Baca juga: Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI

“Proses pengisian daftar riwayat hidup juga terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta,” jelas Haryomo.

Sebagai informasi, progres pengisian DRH pada PPPK guru, baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi.

Sedangkan untuk PPPK teknis, dari total 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH.

Sementara itu, dari 126.212 peserta yang lolos PPPK tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru sebanyak 76.121 peserta.

Adapun rangkaian proses akan diselesaikan sampai dengan 13 Februari 2024 untuk akhir penetapan NIP PPK.

Baca juga: Dorong Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, Menpan-RB Terima Penghargaan R Soeprapto dari Kejaksaan Agung

Terkini Lainnya
Bertemu Menaker, Menpan-RB Bahas Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kelembagaan
Bertemu Menaker, Menpan-RB Bahas Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kelembagaan
Kementerian PANRB
Mendagri Tito Beberkan Lima Peran Pemda dalam Pengembangan PTN-BH
Mendagri Tito Beberkan Lima Peran Pemda dalam Pengembangan PTN-BH
Kementerian PANRB
Evaluasi Program Kerja, Presiden Prabowo Apresiasi Kebijakan Penyesuaian Tugas ASN Selama Libur Lebaran
Evaluasi Program Kerja, Presiden Prabowo Apresiasi Kebijakan Penyesuaian Tugas ASN Selama Libur Lebaran
Kementerian PANRB
Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
Kementerian PANRB
Motivasi Menpan-RB untuk Peserta Seleksi PPPK di Yogyakarta
Motivasi Menpan-RB untuk Peserta Seleksi PPPK di Yogyakarta
Kementerian PANRB
Menteri Rini: Membangun Birokrasi Profesional Butuh Pemimpin Transformatif
Menteri Rini: Membangun Birokrasi Profesional Butuh Pemimpin Transformatif
Kementerian PANRB
Raker dengan DPR RI, Kementerian PANRB Paparkan Progres Pemindahan ASN ke IKN
Raker dengan DPR RI, Kementerian PANRB Paparkan Progres Pemindahan ASN ke IKN
Kementerian PANRB
Mewarisi Api Kartini: Kiprah Rini Widyantini dalam Reformasi Birokrasi
Mewarisi Api Kartini: Kiprah Rini Widyantini dalam Reformasi Birokrasi
Kementerian PANRB
Buka Pameran Foto Kartini Masa Kini, Menteri Rini Juga Berpartisipasi Jadi Peserta
Buka Pameran Foto Kartini Masa Kini, Menteri Rini Juga Berpartisipasi Jadi Peserta
Kementerian PANRB
Raker Bersama Kementerian PANRB, Komite I DPD Sepakat Perkuat Pelaksanaan RB Daerah dan Manajemen ASN
Raker Bersama Kementerian PANRB, Komite I DPD Sepakat Perkuat Pelaksanaan RB Daerah dan Manajemen ASN
Kementerian PANRB
Wamenpan-RB Sebut Pelayanan Publik sebagai Fondasi Tata Kelola Pemerintahan
Wamenpan-RB Sebut Pelayanan Publik sebagai Fondasi Tata Kelola Pemerintahan
Kementerian PANRB
Menpan-RB Rini Dorong Instansi Pemerintah Percepat Susun SK Pengangkatan CASN 2024
Menpan-RB Rini Dorong Instansi Pemerintah Percepat Susun SK Pengangkatan CASN 2024
Kementerian PANRB
Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja
Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja
Kementerian PANRB
Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Kementerian PANRB
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke