Regulasi Manajemen ASN Dikebut, Tekankan Fleksibilitas Rekrutmen CASN hingga Simplifikasi Jabatan
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/1/2024).KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah kini sedang mengebut penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara ( ASN).
Rancangan ini dikerjakan bersama sejumlah pemangku kepentingan, salah satunya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI).
Ada lima pokok yang akan tertuang dalam RPP tersebut, mulai dari perencanaan pengadaan ASN hingga sistem penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik.
“Pemerintah bergerak cepat dalam penyelesaian RPP Manajemen ASN. Semoga bisa segera selesai. Maksimal memang harus sudah terbit akhir April 2024, tapi semua berupaya agar sebelum tenggat tersebut, RPP ini sudah ditandatangani,” ujar Anas melalui keterangan persnya, Rabu (17/1/2024).
Baca juga: Bertemu DPR RI, Menpan-RB Bahas Progres RPP Manajemen ASN hingga Tenaga Honorer
Hal itu disampaikan Anas di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu.
Anas menjelaskan, pengajuan izin prakarsa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait RPP ini telah dikirim pada 29 Desember 2023. Total pasal yang diajukan untuk izin prakarsa adalah 327 pasal.
“Muara dari regulasi ini adalah untuk memastikan organisasi birokrasi kita, dengan ASN sebagai penggeraknya, bisa bekerja lincah, agile, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Anas menyebut sejumlah pokok atau hal strategis yang diatur di RPP tersebut. Pokok pertama adalah perencanaan dan pengadaan ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN.
Baca juga: Kunjungi Kementerian KP, Menpan-RB Dukung Transformasi Digital di Bidang Kelautan dan Perikanan
RPP Manajemen ASN memuat fleksibilitas sistem perencanaan dan pengadaan CASN, termasuk aturan terkait penyelesaian penataan tenaga non-ASN berdasarkan data BKN sampai dengan Desember 2024.
Pengadaan ASN nantinya dilakukan dengan metode nasional maupun mandiri. Contohnya, pada rekrutmen nasional, jenis jabatan nonmanajerial terdiri dari atas Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP).
Sementara itu, jabatan fungsional terdiri dari jenjang jabatan yang akan dibuka, di antaranya pada jenjang jabatan keterampilan dan keahlian.
Rekrutmen mandiri dilaksanakan untuk memenuhi jenis jabatan diantaranya JF dan JP, dan pada jabatan yang khusus membutuhkan keahlian tertentu seperti dokter spesialis, programmer, serta peneliti.
Mekanisme rekrutmen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud di antaranya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia atau dunia, organisasi diaspora, sekolah kedinasan, ataupun dengan melakukan uji portofolio/wawancara dan computer assisted test (CAT).
Pokok kedua adalah simplifikasi jabatan ASN. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial.
Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Sedangkan jabatan nonmanajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.
Anas juga menjelaskan tentang jabatan dalam instansi sipil yang bisa dan tidak bisa diduduki oleh anggota TNI dan Polri.
Baca juga: Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI
"Jabatan ASN di instansi pusat yang dapat diisi oleh anggota TNI dan Polri ditetapkan oleh Menteri PANRB. Penugasan prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN didasarkan pada permintaan instansi dan tetap dilakukan seleksi,” tegas Anas.
Prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN, sebut dia, tunduk pada ketentuan pengelolaan kinerja pegawai pada instansi pemerintah.
“Pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI dan anggota Polri paling lama dua tahun,” ungkapnya.
Pokok ketiga adalah digitalisasi manajemen ASN. RPP ini akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi ASN.
Platform manajemen ASN itu berlaku secara nasional dan digunakan oleh seluruh instansi. Digitalisasi ini mendorong integrasi dan interoperabilitas layanan manajemen berbasis teknologi digital.
Pokok selanjutnya yang dibahas dalam RPP ini adalah pengelolaan kinerja. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi.
Anas menjelaskan, pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai, serta sebagai dasar pengembangan karier dan pemberian penghargaan.
Terakhir, RPP ini mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP ini memberi kemudahan akses belajar bagi ASN.
“Pengembangan karier berbasis mobilitas talenta. Penyusunan RPP ini sekaligus sebagai formulasi sistem penggajian ASN," ungkapnya.
Sebagai informasi, saat ini, Kemenpan-RB tengah mempercepat pembahasan RPP Manajemen ASN. Pembahasan ini dilakukan secara simultan melibatkan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional RI, serta kementerian/instansi terkait lainnya.
Baca juga: Menpan-RB Azwar Anas Belajar dari Kartu Prakerja untuk Implementasikan GovTech
