Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat

KOMPAS.com - Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh daerah di Indonesia.

"Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat," ungkap Menteri Rini dalam siaran persnya, Kamis (10/4/2025).

Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Tambah 80 Lokasi Sekolah Rakyat

Menteri Rini menjelaskan, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.

Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.

Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.

Sementara itu, dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Pada kesempatan itu, Mensos Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Rakyat Dimulai April, Ini Syarat Calon Siswa yang Bisa Daftar

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini membahas akselerasi Sekolah Rakyat dengan Mensos Gus Ipul di Kantor Kemenpan-RB di Jakarta, Rabu (9/4/2025)

Gus Ipul menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

"Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespon dengan cepat apa yang harus kami kerjakan. Salah satu diantaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini," kata Gus Ipul.

"Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini," ungkapnya.

Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program Sekolah Rakyati terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

Baca juga: Prabowo Minta Pemda Siapkan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Gus Ipul juga menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

"Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik," kata Gus Ipul

"Lalu, disamping tata kelola kami berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain," tambahnya.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

Program tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.