Menteri PANRB Dorong Peserta PKN Akselerasi Perwujudan Asta Cita dan Indonesia Maju

KOMPAS.com – Pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan kompetensi pemimpin, sehingga mereka yang merumuskan dan menerapkan kebijakan memiliki strategi kepemimpinan yang tepat serta wawasan luas.

Karakter kepemimpinan seperti ini dibutuhkan birokrasi untuk mewujudkan Asta Cita dan visi Indonesia Maju.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini dalam acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025, dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) periode 2025-2029, di Jakarta, Senin (11/8/2025). 

Baca juga: Bertemu Kemenpan-RB, Aliansi Dosen PPPK Bahas Masa Depan Mereka

Dalam kesempatan itu, Rini mendorong para peserta PKN dan IKAPIMNAS memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi sekaligus mempererat jejaring dan kolaborasi lintas angkatan alumni PKN. 

“Ini tujuannya jelas untuk mendorong birokrasi yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat” jelasnya dalam siaran pers. 

Rini menegaskan pentingnya peran pemimpin dalam berbagai situasi. Dia mencontohkan, banyak program yang belum dapat dilakukan dengan optimal.

Rini mengungkapkan bahwa alasannya bukan karena ketersediaan anggaran, tetapi karena instansi masih bekerja secara silo dan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. 

“Oleh karena itu, koordinasi bukan berarti semua harus seragam, tetapi bagaimana membangun harmoni dan saling melengkapi,” katanya.

Baca juga: Menteri PAN-RB: Stranas PK Wujud Akselerator Reformasi Struktural dan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Rini mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari hal-hal yang mendasar. 

Semua itu menyatu dalam lima program prioritas, yakni Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. 

“Di sinilah fungsi kepemimpinan dan manajerial diuji. Kolaborasi lintas sektor bukanlah pilihan melainkan prasyarat keberhasilan program pembangunan,” kata Rini.

Saat ini Kementerian PANRB mendorong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), untuk melengkapi SAKIP yang sudah lama berlaku. 

SAKP diharapkan akan memperbaiki proses perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah menjadi lebih selaras. 

Baca juga: Kemenpan-RB Setujui 219.364 Formasi Jabatan Fungsional Kemenag, Guru Paling Banyak

Oleh karena itu, SAKP hadir untuk menyempurnakan pendekatan yang semula instansional tersebut menjadi kinerja terpadu atau shared outcome.

Pada kesempatan tersebut, Rini mengucapkan selamat kepada peserta yang mengikuti PKN Tingkat I dan pengukuhan Ketua dan Pengurus IKAPIMNAS periode 2025-2029. 

Dia berpesan bahwa kolaborasi lintas batas dan sinergi tanpa sekat adalah kunci membangun Indonesia yang kuat dan bermartabat.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tetap sehat, semangat, dan tetap optimis membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini,” tutur Rini.

Transformasi kepemimpinan

DOK. Humas Kemenpan RB Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025, dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) periode 2025-2029, di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan, pelatihan tersebut bukan hanya sekedar syarat administratif, tetapi momen transformasi kepemimpinan. 

Baca juga: Menpan RB: Fleksibilitas Kerja ASN Bukan Wajib, Tapi Opsional

“Jadikan pelatihan ini sebagai long life learner, networking, agent of change di instansi masing-masing,” ujarnya. 

Perlu diketahui, PKN Tingkat I adalah pelatihan struktural kepemimpinan madya atau sejenisnya bagi pejabat tinggi atau non-aparatur sipil negara ( ASN) yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi.

PKN Tingkat I bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN terkait isu kebijakan nasional. 

Oleh karena itu, JPT Madya harus mampu membangun sinergi, menjadi inisiator lintas sektor, pemecah sekat birokrasi serta memastikan keputusan berbasis data dan bukti sekaligus penjaga arah dan akuntabilitas kebijakan.

DOK. Humas Kemenpan RB Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq dalam acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025, dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKAPIMNAS) periode 2025-2029, di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengungkapkan, PKN Tingkat I bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada JPT Madya.

Baca juga: Menpan-RB Buka Peluang Kebijakan ASN Naik Transportasi Umum Diterapkan secara Nasional

Pelatihan itu diharapkan dapat mengembangkan potensi kepemimpinan agar mampu menjadi agen perubahan yang inovatif dan berdaya saing di era globalisasi. 

PKN Tingkat I Angkatan LXV (65) Tahun 2025 diikuti 48 peserta yang berasal dari 5 kementerian, 43 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Tinggi Negara, Kepolisian dan Pemerintah Daerah. 

Pembelajaran PKN Tingkat I akan dilaksanakan secara virtual dengan metode distance learning (pembelajaran jarak jauh). 

“Peserta mengikuti pembelajaran dari tempat kedudukan masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi (learning management sistem/LMS) dan aplikasi online video meeting/conference,” jelas Taufik. 

Baca juga: Menpan RB Sebut Perpanjangan Usia Pensiun ASN Bisa Ganggu Anggaran dan Sistem Karier